Warga Saudi dan perusahaannya tidak dibebani oleh pajak penghasilan

Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed al-Jadaan (Reuters).
Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed al-Jadaan menghapus sementara (rencana) pajak pendapatan warga dan pajak keuntungan perusahaan.

Hal ini akan dilakukan sejalan dengan reformasi ekonomi Saudi, menurut pernyataan resmi pada Minggu (9/4).

Jatuhnya harga minyak pertengahan 2014 mendorong Arab Saudi melakukan perombakan radikal di semua bagian ekonomi.

Perubahan dilakukan termasuk dalam pajak, privatisasi, strategi investasi dan pemotongan pengeluaran pemerintah.

Dalam kebijakannya, al-Jadaan berusaha meredakan kekhawatiran masyarakat mengenai peningkatan pajak dalam reformasi ekonomi.

Saudi saat ini tidak akan membebankan pajak penghasilan dan merarik pajak keuntungan perusahaan dari warga negaranya.

Ia juga menegaskan, pajak pertambahan nilai yang direncanakan berlaku 2018 mendatang, tidak akan dinaikkan di atas 5 persen sebelum 2020.

Dewan Kerjasama Teluk (GCC), dimana Saudi sebagai motornya, berencana memberlakukan pajak pertambahan nilai sebesar 5 persen tahun depan.

Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan non-minyak.

Namun, ekonom dan pejabat di beberapa negara ini menilai pemberlakukan di semua negara anggota "mungkin tidak layak dicoba".

Pertimbangan didasarkan pada kompleksitas penciptaan administrasi pengumpulan pajak dan sulitnya sosialisasi perusahaan di daerah perpajakan minimal agar mematuhi aturan. (Reuters)
Share To:

Taufiq Risalah

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.