Pentingnya pengkajian diungkap oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, William Yanni dan Yuke Yurike

Ilustrasi produk Anker
Wakil Gubernur pemenang pilkada 2017, Sandiaga Uno, menegaskan kepemilikan saham Pemrov DKI Jakarta di peruahaan miras tidak memiliki esensi.

Uno juga bakal melepasnya sebagai bagian dari janjinya meminimalisir kemaksiatan beberapa waktu lalu.

Namun, melepas saham miras tak semudah membalik telapak tangan. Ada prosedur hukum dan politik yang harus dilalui.

Perlu dicatat, koalisi partai pengusung Anies-Uno bukan mayoritas mutlak di DPRD DKI.

Pentingnya pengkajian diungkap oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, William Yanni. PDIP adalah partai pemilik kursi terbesar di DPRD, sebanyak 28 kursi.

Menurut William, keputusan menjual saham juga harus melalui sidang paripurna. Hal ini harus diakomodir oleh peraturan daerah (perda) yang dikeluarkan hanya lewat sidang paripurna.

"Itu wajib. Harus lewat (sidang) paripurna juga karena harus ada perdanya", katanya dikutip CNN Indonesia, Minggu (23/4).

Hal serupa diungkap Anggota DPRD dari Fraksi PDIP lain, Yuke Yurike.

Sebelum merelisasikan rencana, ia menyarankan Pemprov DKI agar melakukan kajian bersama dengan DPRD DKI.

"Enggak semudah itu. Ada kajian dan persetujuan dari DPRD", ujar Yuke, Jum'at (21/4), dikutip dari Kumparan.

Ia menegaskan, Pemprov DKI wajib menimbang besaran keuntungan yang didapat dari adanya saham di perusahaan tersebut.

Jika terbukti tidak menguntungkan, maka Pemprov DKI dapat menjual saham.

"Kalau buat saya sih kalau enggak menguntungkan, tidak produktif buat apa dipertahankan. Tapi kan islah dulu. Manajemennya misalnya masih bisa dipertahankan, produknya diganti", katanya.

Kata PKS dan Gerindra
2 Parpol pengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, PKS dan Gerindra, pun menekankan kajian itu.

Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Tubagus Arif, meminta Uno memberikan kajian alasan penjualan saham miras.

"O iya, pasti dong. Kesepakatannya di dewan (DPRD) juga", kata Tubagus dikutip dari CNN Indonesia.

Hal senada dikatakan oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman.

Menurutnya, DPRD berhak mempertimbangkan dampak positif dan negatif apabila saham itu tidak lagi dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

Dalam aspek ekonomi pemerintahan, saham merupakan aset milik pemerintah daerah. Oleh karena itu, dituturkan Prabowo, penjualan aset harus melalui prosedur yang berlaku.

"Itu perlu pertimbangan dengan baik. Perlu ada kajian. Perlu ada persidangan di dewan. Jadi beliau enggak bisa melepas begitu saja", ucap Prabowo. (CNN Indonesia/Kumparan)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.