Gerakan Hamas Palestina menyatakan siap menyerahkan otoritas di Jalur Gaza kepada pemerintah 'persatuan' di Tepi Barat

Pemimpin Hamas Salah Al-Berdevil (AA)
Gerakan Hamas pada Selasa (25/4) menyatakan siap menyerahkan otoritas di Jalur Gaza kepada pemerintah 'persatuan' Palestina di Tepi Barat.

Pernyataan disampaikan dalam konferensi pers oleh pemimpin Hamas, Salah al-Bardawil.

Menurutnya, Hamas siap membubarkan "komite administratif" yang didirikan bulan lalu dalam mengkoordinasikan institusi publik Gaza.

"Kami menyetujui usulan Qatari untuk mengakhiri perpecahan internal Palestina", ujar al-Bardawil.

"Tanggapan Fatah dan Hamas terhadap usulan ini telah dikirim ke menteri luar negeri Qatar dan kami menunggu Qatar memberi tanggapan balik", lanjutnya.

Sebelumnya, Qatar mengajukan proposal usulan yang ingin mengakhiri perpecahan antar faksi Palestina, yaitu Hamas dan Fatah.

Dalam konferensi pers itu, al-Bardawil mengatakan anggota Hamas sudah bertemu dengan delegasi Fatah di Gaza pekan lalu.

Hamas akan mengizinkan pemerintah Palestina di Ramallah "mengambil alih pemerintahan di Gaza dan membubarkan komite administratif".

"Anggota delegasi Fatah berjanji menyampaikan tuntutan kami kepada (Presiden Palestina Mahmoud) Abbas, yang terpenting adalah penghapusan pajak untuk bahan bakar yang dibutuhkan pembangkit listrik Gaza", ujar al-Bardawil.

Awal bulan ini, Abbas sempat mengatakan akan mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya terkait Jalur Gaza, dimana Hamas mengontrolnya sejak 2007.

Beberapa pengamat menilai, Abbas sedang mempertimbangkan pemutusan hubungan Ramallah dengan Gaza jika Hamas menolak permintaan pembubaraan komite administratifnya.

Pemerintahan di Ramallah dijalankan oleh gerakan Fatah pimpinan Abbas.

Mereka bertanggung jawab membayar gaji bagi 60.000 pegawai Pemerintahan Palestina (PA) di Gaza dan memberikan layanan kesehatan+pendidikan untuk 2 juta penduduk.

Ramallah kerap berkoordinasi dengan Israel dalam menyediakan listrik bagi Gaza, serta mengawasi impor barang ke dalam daerah yang diblokade Israel itu.

Awal bulan ini, pegawai PA yang bekerja di Jalur Gaza merasa kecewa karena pemerintah Ramallah memotong gaji bulan Maret sebesar 30 persen.

Pada 2014, Hamas dan Fatah pernah sepakat membentuk pemerintahan persatuan. (Anadolu Agency)
Share To:

Taufiq Risalah

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.