Hasil referendum Turki membuat Barat "kepanasan" dan melancarkan kritik pada proses demokratis tersebut

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (Reuters)
Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Senin (17/4) mengecam negara Barat yang kerap mengkritik referendum.

Erdogan, di hadapan pendukungnya mengatakan bahwa Turki tidak "melihat, mendengar atau mengakui" kritik mengenai standar internasional pemilu.

"Kami akan melanjutkan jalan kami ... Negara ini telah melakukan pemilihan yang paling demokratis, yang tidak pernah ada di Barat."

Sebelumnya, pengamat dari Dewan Eropa, menuding referendum dilakukan secara tidak adil.

Kampanye dukungan untuk "Ya" sangat mendominasi, sedangkan wartawan dan media yang mengemukakan pandangan lain kerap dibungkam atau ditangkap, menurut pemantau.

"Secara umum, referendum tidak memenuhi standar Dewan Eropa. Kerangka hukum tidak memadai untuk penyelenggaraan proses demokratis", ujar Cezar Florin Preda, kepala delegasi.

Referendum hari Minggu mengakhiri semua perdebatan mengenai presiden yang lebih kuat, ujar Erdogan.

Menurutnya konsentrasi kekuasaan diperlukan untuk mencegah ketidakstabilan yang sedang dihadapi negara.

Hasil awal perolehan menunjukan 51,4 persen pemilih telah mendukung perubahan konstitusi. Namun sempitnya kemenangannya bisa menambah ketidakstabilan negara.

Hasil menunjukan adanya kesenjangan mendalam antara kelas menengah perkotaan dan masyarakat pedesaan yang mendukung Erdogan.

Partai oposisi utama juga menolak hasil referendum dan memintanya dibatalkan. Ribuan orang mulai melakukan aksi protes di beberapa kota.

Presiden AS Donald Trump telah menghubungi Erdogan untuk mengucapkan selamat atas kemenangan referendum. Mereka juga membicarakan isu lain, terutama mengenai konflik Suriah.

Departemen Luar Negeri AS tetap menaruh perhatian pada kritik dari kelompk pengamat Eropa dan akan mengikuti hingga laporan akhir.

Stabilitas Turki sangat penting bagi Amerika Serikat dan Uni Eropa. Negara ini muncul sebagai salah satu kekuatan industri yang paling cepat berkembang di Eropa dan Timur Tengah.

Turki merupakan anggota NATO yang berbatasan dengan Iran, Irak dan Suriah.

Erdogan menjadi komandan militer terbesar kedua NATO di perbatasan zona perang Timur Tengah.

Mereka telah menampung jutaan pengungsi Suriah dan mengendalikan aliran imigrasi ke Eropa.

Namun, negara ini juga menghadapi berbagai ancaman, seperti percobaan kudeta, teror dari kelompok teroris ISIS dan Kurdi, serta menghadapi peperangan di Suriah.

Senin kemarin, kabinet memperpanjang keadaan darurat selama tiga bulan, menurut Wakil Perdana Menteri Numan Kurtulmus.

Ini adalah perpanjangan ketiga sejak terjadi usaha kudeta yang berhasil digagalkan Juli lalu.

Erdogan juga menegaskan kesiapannya untuk mengembalikan hukuman mati. Hal ini akan berpengaruh pada proses masuknya Turki ke Uni Eropa. (Reuters)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.