Uni Eropa membuat rancangan resolusinya sendiri terkait Rohingya, dan menolak penyelidikan internasional yang diserukan oleh Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB

seorang rohingya berjalan di dekat pagar perbatasan Bangladesh-Myanmar di Maungdaw, Rakhine (Reuters)
Myanmar mungkin akan berkelit dari penyelidikan internasional atas dugaan kekejaman terhadap minoritas Rohingya.

Uni Eropa memutuskan tidak ambil bagian dalam gagasan penyelidikan oleh Dewan HAM PBB, seperti termuat dalam rancangan resolusi yang mereka ajukan, menurut Reuters, Rabu (8/3).

Sebelumnya PBB melaporkan pembunuhan dan pemerkosaan massal terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, yang dilakukan pasukan Myanmar.

Militer juga membakar desa-desa dalam operasi yang mungkin dapat dikatakan sebagai "pembersihan etnis" dari wilayah itu.

Pembentukan komisi penyelidikan internasional dipandang sebagai "ujian" bagi komitmen negara-negara anggota Dewan HAM PBB, akan masalah tersebut.

Namun Uni Eropa membuat rancangan resolusinya sendiri, dan menolak penyelidikan internasional yang diserukan oleh Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein.

Sebelumnya Zeid mengatakan kepada Dewan HAM, bahwa pelanggaran berat pada minoritas Rohingya sudah berlangsung lama. Penyelidikan juga dijamin oleh Mahkamah Pidana Internasional.

"Karena itu saya mendesak Dewan (HAM), minimal, mendirikan sebuah Komisi Penyelidikan atas kekerasan terhadap Rohingya, khususnya pada operasi keamanan (Myanmar) sejak 9 Oktober 2016", katanya.

Sementara Uni Eropa menyerukan pelapor khusus PBB di Myanmar, Yanghee Lee, agar tetap menyelidiki dugaan pelanggaran di sana.

Diplomat Uni Eropa mengatakan, mereka lebih suka menggunakan mekanisme yang sudah ada daripada melakukan pendekatan baru. Serta memberi lebih banyak waktu bagi penyelidikan internal Myanmar.

Namun, pengamat hak asasi manusia menyuarakan keraguan pada komisi investigasi lokal yang dibentuk oleh pemerintah Aung San Suu Kyi.

"Sebuah penyelidikan seharusnya independen, kredibel dan secara internasional", ujar Louis Charbonneau dari Human Rights Watch.

"Penelitian kami menunjukkan, hal itu (kekerasan) dilakukan sistematis. Gagasan bahwa pemerintah (Myanmar) mau atau akan berpartisipasi dalam penyelidikan itu sangatlah tidak realistis", jelasnya. (Reuters)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.