Polisi memperingatkan akan mengambil tindakan tegas ketika ada warga atau pengurus masjid yang masih melakukannya

Polda Metro Jaya menyatakan sudah memeroleh nama-nama yang diduga menjadi aktor intelektual di balik pemasangan spanduk ujaran kebencian terhadap Ahok. (CNN Indonesia)
Polda Metro Jaya menyatakan sudah mengantongi nama-nama yang diduga menjadi aktor intelektual pemasangan spanduk yang tak mau menshalati mayat pembela Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terdakwa kasus penistaan agama.

Namun Wakil Kepala Polisi Daerah Metro Jaya Brigadir Jendral Suntana mengaku pihaknya membutuhkan bukti lebih dalam untuk mempidanakan aktor intelektual itu.

"Kami sudah kantongi beberapa nama. Saya tidak perlu sebutkan, tapi akan kami selidiki dan olah secara analisa hukum", kata Suntana di Polda Metro Jaya, Selasa (21/3), dikutip CNN Indonesia.

Tulisan spanduk salah satunya berupa pengumuman pengurus masjid bahwa "tak akan mengurus jenazah yang diketahui sebagai pendukung penista Islam" (Ahok), karena melakukan amalan kemunafikan.

Mereka berdalil dengan At-Taubah 84 yang melarang ikut menshalati mayat orang yang terindikasi munafik (mengaku Muslim, tapi hatinya mendukung kekufuran).

Pendukung dan pembela Ahok dipandang sudah menampilkan bentuk kemunafikannya. Sehingga umat Muslim lain berhak menolak terlibat pengurusan jenazahnya.

Perlu diketahui, mayat orang munafik tetap diurus seperti Muslim biasanya. Namun karena hukum pengurusan jenazah adalah fardlu kifayah (kewajiban komunitas), masyarakat luas boleh memboikot munafik.

Tinggal keluarganya sendiri atau orang terbatas yang akan mengurus sebagai penggugur fardlu kifayah. Di masa Nabi, mayat gembong munafik didoakan dengan azab.

Ancaman polisi
Suntana mengatakan, pihaknya sudah berkali-kali mengimbau masyarakat dan pengurus masjid agar tidak memasang spanduk dengan nada yang sama.

Menurutnya, jika hal itu dibiarkan, maka bukan tidak mungkin terjadi konflik horizontal di wilayah ibukota.

"Yang jelas kami imbau agar tak lakukan itu karena bisa timbulkan konflik sosial antar masyarakat di Jakarta", ucap Suntana.

Polisi akan terus memantau aktivitas warga hingga Pilkada DKI putaran kedua selesai.

Ia memperingatkan akan mengambil tindakan tegas ketika ada warga atau pengurus masjid yang masih melakukannya.

"Kami tegaskan ke Majelis Ulama Indonesia dan dewan masjid bahwa hal itu tidak dibenarkan. Jadi kami sarankan kepada rekan-rekan untuk diturunkan. Dan kalau tidak turun juga, kepolisian punya kewenangan mencegah", katanya.

Suntana juga menganggapnya mengandung "ujaran kebencian".

"Sebab bunyi spanduk mengandung unsur provokatif dan unsur hate speech (ujaran kebencian). Jadi kami sarankan kepada mereka yang memasang spanduk tersebut agar segera diturunkan”, tegasnya.

Diketahui, pemasangan spanduk ujaran kebencian terhadap Ahok ini pertama kali ditemukan di kawasan Setiabudi, Jakarta Pusat.

Hingga kini Pemprov DKI menyatakan pihaknya sudah menurunkan 266 spanduk.

Sebelumnya, Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Novel Bamukmin, menegaskan tidak ada urgensi Pemerintah DKI Jakarta melarang pemasangan spanduk memenangkan gubernur Muslim di masjid.

Ia mengatakan setiap masjid mempunyai otonominya masing-masing. (CNN Indonesia/Jawapos/rslh)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.