Lembaga Physicians for Human Rights (PHR) melaporkan, rezim Suriah melakukan "pembunuhan pelan-pelan" terhadap rakyat melalui kelaparan dan pembatasan akses kesehatan

Ilustrasi (Al Jazeera)
Menurut penelitian dari lembaga Physicians for Human Rights (PHR), rezim Suriah melakukan "pembunuhan pelan-pelan" terhadap rakyat melalui kelaparan dan pembatasan akses kesehatan.

"Memasuki tahun ketujuh konflik, pemerintah Suriah secara sengaja dan ilegal memanipulasi akses kemanusiaan PBB, sewenang-wenang membatasinya, dan menolak pengiriman bantuan, memberikan penderitaan bagi populasi yang terkepung", menurut laporan yang dirilis Selasa (14/3).

"Karena sengaja menghambat bantuan mengatasi kelaparan warga sipil, dan menghukum secara kolektif seluruh masyarakat melalui pengepungan, pemerintah Suriah melakukan kejahatan perang", lanjut laporan.

Proses persetujuan dua-langkah untuk pengiriman bantuan baru akan diluncurkan pada April 2016.

Sebelumnya, rezim Assad memberlakukan prosedur delapan-langkah untuk menyetujui pengiriman bantuan PBB ke daerah terkepung yang dikontrol oposisi.

Di bawah sistem baru, PBB akan mengajukan permintaan pengiriman bantuan dan pihak Suriah harus menanggapinya (setuju/menolak) dalam tujuh hari kerja.

Persetujuan pengiriman bantuan cenderung meningkat, tapi lebih sedikit orang yang dapat mencapai daerah terkepung dibandingkan tahun sebelumnya, menurut PHR.

Mei-Desember 2016, pihak berwenang Suriah menyetujui konvoi bantuan sekitar dua pertiga dari jumlah yang diminta PBB.

Namun, hanya 38 persen dari populasi yang disetujui benar-benar menerima bantuan. Banyak pengiriman terhenti atau diblokir saat proses berlangsung.

Sebanyak 131 konvoi PBB pada tahun 2016 menyuplai bantuan kepada sekitar satu juta orang. Menurun dibandingkan tahun 2013, ketika 43 konvoi dapat menyuplai 2,9 juta orang.

Situasi memburuk akhir tahun lalu. Hanya 6.000 orang yang menerima bantuan, kurang dari 1% jumlah yang disetujui rezim.

"Sepanjang 2016, kami mendengar daerah terkepung kekurangan bantuan kemanusiaan. analisis kami menunjukkan hal mengejutkan.. Penolakan ini disengaja dan sistematis", ujar Elise Baker, pemimpin peneliti untuk PHR.

Laporan PHR menyoroti, kesulitan terjadi karena rezim memiliki keputusan sepihak mengenai penerimaan bantuan, jenisnya dan jumlah.

Selain penolakan bantuan bagi populasi tertentu, rezim Assad juga menggunakan taktik permintaan izin atau persyaratan keamanan tambahan di tahap akhir, menurut PHR.

Di seluruh negeri, hampir lima juta warga tinggal di daerah terkepung atau sulit dijangkau, sebagian besar dilakukan oleh pasukan rezim Suriah.

Hidup lama di bawah pengepungan menyebabkan sejumlah efek kesehatan negatif, termasuk hambatan perkembangan fisik dan mental, penyakit, dan kelainan perilaku.

"Warga yang belum menerima bantuan kemanusiaan memiliki risiko kematian kurangnya perawatan medis", ujar Linda Tom, juru bicara untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB cabang Suriah.

Ia mendesak pihak berwenang Suriah mengizinkan pekerja bantuan mendapat akses langsung ke jutaan warga sipil yang membutuhkan. (Al-Jazeera)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.