Menurut Soekarno, Negara Indonesia hanya sekedar wadah yang harus disempurnakan dan di dalamnya dapat mengembangkan agama sebaik-baiknya

Presiden Pertama RI, Soekarno (FOTO ANTARA)
Dalam amanatnya kepada para Ulama dalam pertemuan di Istana Bogor 1954, Presiden Sukarno menegaskan kedudukan Republik Indonesia bagi kaum agamis.

Pertemuan diadakan terkait penutupan 'konferensi Ulama seluruh Indonesia' yang saat itu digelar 3-6 Maret.

Hal yang dibicarakan antara lain hubungan hukum agama dengan hukum negara.

Pertemuan juga dihadiri Wakil Presiden Hatta, Perdana Menteri Ali Sastroamidjodo, Wakil P.M. I Mr. Wongsonegoro, Wakil P.M. II Zainul Arifin, Menteri Sosial R.P. Suroso, Menteri Agama K.H. Maskur, Ketua Parlemen Mr. Sartono, Sekretaris Djenderal Kementrian Agama Kafrawi.

Hadir pula sekitar 35 orang alim-ulama terkemuka dari seluruh Indonesia.

Presiden mengatakan, pertemuan seperti di Istana Bogor itu belum pernah terjadi sebelumnya.
Putusan konferensi ulama dinilai mempunyai arti penting dan akan menjadi pedoman Soekarno dalam menghadapi masalah ggama Islam dan kerohanian.

Ia juga merasa terharu karena diantara putusan menjatakan Presiden Republik Indonesia sebagai "Waliyul Amri darurat yang wajib ditaati".

Soekarno menambahkan, persatuan antara kaum agamis dan nasionalis adalah syarat mutlak mewujudkan kemenangan perjuangan.

"Tetapi itu tidak berarti, bahwa Islam harus tunduk kepada yang bukan Islam, melainkan persatuan itu adalah sekedar perkawinan, koordinasi di dalam perjuangan menyempurnakan negara kita ini", katanya.

Menurutnya, Negara Indonesia hanya sekedar wadah yang harus disempurnakan dan di dalamnya dapat mengembangkan agama sebaik-baiknya.

"Dapatkah kita sempurnakan (menuang) air di dalam gelas, kalau gelas itu retak, sekalipun dibuat dari emas?", demikian kata Sukarno.

Kalangan NU mengenal istilah 'Waliyy al Amr al Dlaruri bi al Syaukah', yang maksudnya adalah pemimpin darurat bagi umat Islam karena ia memiliki kekuasaan (de facto, de jure).

Konsep ini tidak sama dengan Khalifah, Amirul Mukminin, Imam atau Ulil Amri, yang merupakan wujud kepemimpinan Islam.

Namun demi menolak mudharat (kerusakan) lebih besar dan mengupayakan kemaslahatan, maka umat Islam diminta tidak mengambil sikap memberontak/konflik.

Salah satu argumen yang digunakan kaum Nahdliyin adalah kedudukan Presiden sebagai wali hakim pernikahan perempuan tanpa wali.

Dengan alasan itu, kepemimpinan daruratnya dipandang sah menegakkan sejumlah kepentingan Islam. (Antaranews/NU.or.id)
Share To:

Taufiq Risalah

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.