Palestina adalah negara yang diakui mayoritas anggota PBB, namun secara de facto seperti sebuah provinsi Israel yang diperlakukan secara rasis (apartheid)

Ilustrasi (Reuters)
Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Barat (ESCWA), menuduh Israel memberlakukan "rezim apartheid" atau diskriminasi rasial pada warga Palestina.

Hal ini disampaikan dalam laporan yang diterbitkan Rabu (15/3).

Laporan menyimpulkan bahwa "Israel telah membentuk rezim apartheid yang mendominasi rakyat Palestina secara keseluruhan". Tuduhan itu ditolak keras oleh Israel.

Sekretaris Eksekutif ESCWA Rima Khalaf mengatakan, laporan itu merupakan dugaan pertama dari PBB mengenai masalah sejenis.

"Laporan dengan jelas dan terus terang menyimpulkan Israel bersikap rasis karena mendirikan sebuah sistem apartheid yang menganiaya rakyat Palestina", ujarnya.

ESCWA terdiri dari 18 negara Arab di Asia Barat, bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial negara anggota, menurut website resminya.

"Laporan disusun atas permintaan negara anggota", ujar Khalaf.

Tapi menurut juru bicara PBB Stephane Dujarric, laporan itu dipublikasikan tanpa konsultasi dengan sekretariat PBB.

"Laporan sepertinya tidak mencerminkan pandangan dari sekretaris jenderal (Antonio Guterres)", kata Dujarric.

Amerika Serikat, sekutu Israel, merasa marah atas laporan itu.

"Sekretariat PBB sudah bertindak benar dengan menyangkal laporan ini, tetapi harus membuat langkah lebih jauh untuk mencabut laporan tersebut", ujar Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley.

Juru bicara kementerian Israel, Emmanuel Nahason, menyebut laporan tersebut belum disahkan oleh PBB

"Upaya untuk memoles dan memberi label palsu pada satu-satunya demokrasi sejati (Israel) di Timur Tengah, dengan membuat analogi yang salah adalah tindakan tercela dan merupakan kebohongan besar", ujar Duta Israel untuk PBB Danny Danon dalam pernyataan.

Laporan mengatakan, hasil didapat dari "dasar penyelidikan ilmiah dan bukti, bahwa Israel bersalah atas kejahatan apartheid".

"Namun, hanya putusan pengadilan internasional yang dapat membuat penilaian seperti itu benar-benar dipercaya", tambah Danon.

Menurut laporan itu juga, "perpecahan strategis rakyat Palestina" adalah metode utama Israel memberlakukan apartheid.

Palestina dibagi menjadi empat kelompok tertindas melalui "hukum, kebijakan, dan praktik yang berbeda".

Empat kelompok Palestina tersebut adalah: warga Palestina di Israel, Palestina di Yerusalem Timur, Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta Palestina yang hidup sebagai pengungsi atau di pengasingan.

ESCWA berharap, laporan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai akar masalahnya.

Laporan ditulis oleh Richard Falk, mantan penyelidik hak asasi manusia PBB di wilayah Palestina, dan Virginia Tilley, profesor ilmu politik di Universitas Southern Illinois.

Sebelum meninggalkan jabatan sebagai pelapor khusus HAM PBB di Palestina pada 2014, Falk menyebut kebijakan Israel memiliki karakteristik yang kolonial, apartheid dan pembersihan etnis. (Reuters)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.