Revisi UU Mahkamah Syariah 2016 atau RUU 355 di Malaysia bertujuan memperluaskan lingkup hukuman bagi pelanggaran syariat

AHMAD FAIRUZ SHEIKH ABDUL HALIM dalam acara seminar peneerapan hukum Islam di Malaysia (Utusan.Com)
Revisi UU Mahkamah Syariah 2016 atau RUU 355 di Malaysia bertujuan memperluaskan lingkup hukuman bagi pelanggaran syariat, khusus umat Islam.

Mantan ketua Hakim Negara Malaysia, Tun Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim mengaku sulit memahami mengapa non-Muslim (kafir) menentang RUU itu, Sabtu (26/3).

Menurutnya tidak ada alasan rasional bagi mereka menolak pemberlakuan hukum Islam.

Ahmad Fairuz menegaskan, cakupan UU hanya menyasar umat Islam, tidak berlaku langsung pada yang bukan Islam.

“RUU 355 adalah usaha Muslim menguatkan mah­kamah syariah yang hanya berwenang menangani umat Islam. Saya tidak paham mengapa teman-teman non-Islam tidak gembira atas hal ini”, ujarnya heran.

Ia menjelaskan, umat Islam tidak meminta penerapan sama rata bagi semua warga. Membantah tuduhan bahwa hukum Islam akan ikut menyasar warga bukan Islam.

“Di saat Muslim gembira bila hukum Islam diterapkan untuk mereka, mengapa yang bukan Islam menuntut kesamarataan dalam hal ini? Orang Islam tidak menuntutnya malah”, sindirnya, terkait kabar tersebut.

Pernyataan Ahmad ini mendapat dukungan dari partai Islam Malaysia, PAS.

Sementara itu, sejumlah pihak di Malaysia mengkritik pernyataan Ahmad Fairuz, yang dianggap ingin menarik Malaysia ke dalam domain Islam.

Ahmad mendasarkan argumennya bahwa Islam adalah agama resmi Malaysia, sehingga hal-hal yang bertentangan dengan Qur'an dan Sunnah otomatis melanggar konstitusi. (Utusan.com/The Star)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.