Myanmar diminta membiarkan Muslim Rohingya kembali ke rumah mereka, dan menutup kamp pengungsi di negara bagian Rakhine barat

Mantan Sekjen PBB Koffi Annan (Reuters)
Myanmar diminta membiarkan Muslim Rohingya kembali ke rumah mereka, dan menutup kamp pengungsi di negara bagian Rakhine barat. Hal ini disampaikan oleh panel ahli yang dipimpin mantan sekjen PBB Kofi Annan, Kamis (16/3).

Lebih dari 120.000 orang, sebagian besar Rohingya, masih tinggal di tempat penampungan sementara bagi pengungsi dalam negeri (IDP) sejak serangan kekerasan bergolak pada 2012 silam.

"Hanya masalah waktu hingga mereka menutup kamp-kamp dan memungkinkan orang-orang, terutama mereka yang telah melalui proses verifikasi (kewarganegaraan), memberikan akses kebebasan dan semua hak kewarganegaraan", kata Annan.

Ratusan pengungsi harus dipulangkan ke rumah yang layak dan aman.

"Segera, sebagai langkah pertama dan tanda niat baik", ujar penal itu.

Pemerintah Myanmar didesak memulai ulang pendaftaran Muslim kelahiran Rakhine.

"Hal ini tidak terjadi di negara manapun di dunia, dimana bayi yang baru lahir tidak memiliki akta kelahiran", ujar anggota panel Ghassan Salame.

Panel mendesak Myanmar mempertimbangkan kembali program verifikasi kewarganegaraan Rohingya dan masih berlakunya pemetaan pembatasan gerak.

Warga mengeluhkan sistem pos pemeriksaan di negara bagian itu, termasuk adanya pemerasan oleh oknum pejabat.

Sebagai respon, kantor pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menyambut usulan ini.

Kantor Suu Kyi mengatakan, "pemerintah sepakat dengan rekomendasi itu" dan "percaya hal ini akan berdampak positif pada proses rekonsiliasi nasional dan pembangunan".

Sebagian besar rekomendasi akan dilaksanakan segera, menurut pernyataan itu sementara "beberapa akan bergantung pada situasi di lapangan".

"Kami telah membuat rekomendasi yang dapat diterapkan saat ini untuk memperbaiki situasi," ujar Annan.

Ia berharap pemerintah akan bertindak cepat untuk mencegah memburuknya hubungan antara masyarakat Buddha, pemerintah, dan Muslim di Rakhine.

Sekitar 1,1 juta Muslim Rohingya ditolak kewarganegaraan di Myanmar. Akses gerak dan layanan mereka pun terbatas.

Kaum Buddha nasionalis menilai mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.

Sementara itu, desakan pengakuan Muslim Rohingya sebagai warga negara juga datang dari Malaysia. (Reuters)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.