Menurut ahli PBB, bukti yang didapat menunjukkan kemungkinan bahwa tujuan Myanmar adalah pembersihan etnis

Ilustrasi (Al Jazeera)
Myanmar "mungkin mencoba mengusir" semua etnis Rohingya, menurut panelis ahli HAM PBB, Yang Lee.

Ia menyerukan penyelidikan tingkat tinggi atas dugaan pelanggaran terhadap komunitas Muslim.

Lee, yang bertugas sebagai pelapor khusus PBB tentang HAM di Myanmar, mengungkapkan permintaannya saat berbicara di dewan HAM PBB Jenewa, Senin (13/3).

Menurutnya, bukti yang didapat menunjukkan kemungkinan bahwa tujuan Myanmar adalah pembersihan etnis.

"Survei lapangan menunjukkan, pemerintah mungkin mencoba mengusir semua penduduk Rohingya", katanya.

Tentara melancarkan tindakan keras pada Rohingya di negara bagian Rakhine, Oktober tahun lalu. Operasi dilakukan dengan alasan merespon serangan militan ke pos perbatasan.

Tim PBB melaporkan, wanita Rohingya diperkosa, bahkan bayi juga ikut dibantai oleh tentara Myanmar.

Lee ingin dewan HAM mengadakan penyelidikan tingkat tinggi. Secara khusus meneliti tindakan represif rezim Myanmar, termasuk kekerasan yang terjadi di tahun 2012 dan 2014.

Dubes Myanmar untuk PBB di Jenewa, Htin Lynn, menyebut tuduhan Lee belum diverifikasi dan hanya sepihak.

Menurutnya, operasi keamanan di Rakhine sudah dihentikan dan jam malam mereda sejak awal bulan ini. Ia juga mengklaim negaranya melakukan penyelidikan internal.

"Situasi di negara bagian Rakhine sangat rumit sehingga memerlukan solusi yang rumit (pula). Ini membutuhkan cara memahami lebih luas dari masyarakat internasional", katanya.

"Myanmar tidak bisa menerima ide komisi Penyelidikan, karena kami serius menangani masalah nasional", tambahnya.

Uni Eropa tak setuju
Dewan HAM bisa saja membentuk komisi penyelidikan internasioal akhir Maret, tapi pemain kunci, termasuk Uni Eropa, belum mendukung seruan Lee karena khawatir penyelidikan mengancam demokrasi rapuh di Myanmar.

Meski demikian, Lee percaya dukungan penyelidikan tetap ada, termasuk dari Uni Eropa.

"(Negara-negara) tidak akan mengatakan tidak mendukung, tapi saya mendengar (mereka) mengatakan bahwa Aung San Suu Kyi mungkin membutuhkan lebih banyak waktu", ujar Lee.

Aung San Suu Kyi adalah pemenang Nobel perdamaian dan memimpin pemerintahan Myanmar saat ini.

Namun Lee menegaskan, penyelidikan internal pemerintah Myanmar terbukti tidak memenuhi kelayakan.

Perwakilan Uni Eropa, Belanda, dan Inggris menghindari pertanyaan terkait penyelidikan dalam diskusi itu.

Julian Braithwaite, utusan Inggris, mengajak masyarakat internasional terlibat dalam isu Myanmar tanpa merusak keseimbangan sipil-militer. (Al-Jazeera)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.