Sejak 2005, AS ikut-ikutan cara Taliban yang membayar ganti rugi jika jatuh korban sipil oleh aksi militer

Seorang Warga Afghanistan dan rumahnya yang dihancurkan akibat serangan udara (Reuters)
Hampir 16 tahun sejak menginvasi Afghanistan, Amerika Serikat tidak memiliki proses standar jelas dalam membayaran kompensasi kepada keluarga korban sipil yang tewas atau terluka akibat operasi militer meeka.

AS mulai membayar keluarga korban sebagai cara menyaingi cara kelompok Islamis Taliban yang telah melakukan hal serupa.

Pendekatan kompensasi AS masih sewenang-wenang dan sepihak, meski mereka mencoba mengurangi kepekaan budaya Afghanistan terhadap militer asing.

Maret 2014, militer AS memberi seorang pria Afghanistan sebesar $ 1.000 sebagai kompensasi kematian anaknya (warga sipil) akibat sebuah operasi dekat perbatasan Iran, menurut catatan militer AS.

Enam bulan kemudian, seorang ayah lain diberi $ 10.000 oleh AS karena anaknya (warga sipil) menjadi korban operasi militer AS di provinsi yang sama.

Tapi, seorang warga berusia 68 tahun kehilangan 20 kerabat, termasuk saudara dan kakak ipar, akibat operasi dekat kota Kunduz, November lalu.

Ia mengatakan, tidak menerima uang ganti rugi dari militer AS, dan hanya mendapatkan kompensasi dari pemerintah Afghanistan.

Menurut aktivis sipil, sistem ini tidak adil dan membingungkan warga Afghanistan, terutama kalangan miskin dan tidak berpendidikan.

Juru bicara Pentagon mengatakan, militer menyerahkan keputusan kepada komandan lapangan untuk menentukan besaran kompensasi, karena mereka dianggap paham permasalahan.

"Pembayaran kompensasi di Afghanistan didasarkan pada norma-norma budaya dari daerah setempat, saran dari mitra Afghanistan, dan keadaan setelah insiden", ujar juru bicara Adam Stump.

"Oleh karena itu, komandan lapangan diberdayakan agar membuat keputusan pembayaran, karena memiliki pemahaman atas faktor-faktor (lapangan) ini", menurut Stump.

Washington mulai membuat pembayaran kompensasi di Afghanistan sejak tahun 2005.

Mereka menyadari, Taliban mendapat dukungan karena memberikan uang pada warga sipil setelah serangan fatal AS, menurut Pusat Konflik Sipil, kelompok advokasi dan penelitian berbasis di AS.

Sebenarnya, AS tidak perlu membayar kompensasi pada kerabat korban tewas akibat operasi militer, baik berdasarkan hukum internasional maupun nasional.

Namun, mereka mulai melakukan kompensasi semacam itu sejak Perang Korea 1950.

Kritik memperingatkan, ketiadaan standarisasi pembayaran bisa berarti ketidakadilan bagi warga, padahal konflik masih berlangsung.

"Ini menjadi perhatian besar, bahwa kita ingin meningkatkan operasi tanpa SOP dalam pembayaran kompensasi", ujar Marla Keenan, direktur program di Pusat Konflik Sipil.

"Seorang pria di Kandahar bisa mendapatkan $ 4.000 untuk mobil yang rusak sementara wanita di Gardez mendapat $ 1.000 untuk anaknya yang tewas. Warga sipil layak mendapatkan yang lebih baik", ujar Keenan.

Menurut dokumen militer AS yang dirilis oleh Reuters, pasukan AS telah membayar kompensasi sebesar $ 1,2 juta. Jumlah korban sekitar 101 warga dan melukai 270 lainnya pada periode 2013-2016.

Hampir semua korban merupakan warga sipil. Lima pembayaran ditujukan bagi korban dari anggota pemerintah Afghanistan. Jumlah pembayaran bervariasi.

"Ini menunjukkan bahwa setiap unit telah menetapkan kebijakanyan sendiri dan tidak ada prosedur standar operasi (atau bahkan bimbingan keuangan) di seluruh badan militer dalam melakukan pembayaran ataupun jumlahnya", ujar Keenan.

Dalam kasus keluarga Haji Allahadad, uang kompensasi justru dibayar oleh pemerintah Afghanistan.

Serangan menewaskan seluruh keluarganya di Boz, dekat Kunduz. 33 warga sipil tewas dan 27 luka-luka ketika AS dan pasukan khusus Afghanistan membalas tembakan pejuang Taliban.

"AS tidak melakukan pembayaran kompensasi dan menyerahkan tanggung jawab pada pemerintah Afghanistan", menurut Kapten Bill Salvin, juru bicara pasukan AS di Afghanistan.

Mahmoud Danish, juru bicara pemerintahan Provinsi Kunduz mengatakan, negara membayar $1500 bagi setiap kematian dan $750 untuk korban luka.

Haji Allahadad mengatakan, pemerintah AS seharusnya bertanggung jawab terhadap tiap korban.

“AS harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dan harus membayar (kompensasi) korban meninggal atau terluka”, ujarnya. Sembilan relasinya juga terluka.

Ia terpaksa meninggalkan pekerjaan sebagai guru dan kini di bekerja ladang miliknya, dengan menanam semangka dan jagung.

“Pemerintah Afganistan berjanji akan membayar rumah, mobil, dan dan kebutuhan hidup lainnya. Tapi sejauh ini, mereka belum membayarnya", tegas Haji.

Satu contoh paling terkenal dari pembayaran kompensasi adalah setelah serangan udara AS di Kunduz pada 2015, yang menghancurkan sebuah rumah sakit milik Doctor without Borders (MSF) sehingga menewaskan 42 orang dan melukai 37 lainnya.

Insiden itu mendapat liputan media internasional dan menarik perhatian pribadi dari Barack Obama.

"Presiden secara pribadi tertarik pada insiden Kunduz", ujar seorang mantan pejabat Gedung Putih.

Pejabat tinggi Washington jarang terlibat pembayaran kompensasi di Afghanistan.

Namun dalam insiden itu, AS membayar $ 3.000 bagi yang terluka dan $ 6.000 untuk relasi korban tewas. (Reuters)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.