Pemerintah telah mengeksekusi mati tiga orang Syi'ah Januari lalu, dengan dakwaan serangan bom mematikan terhadap polisi pada 2014

ilustrasi (bogor-today.com)
Badan Penasehat Pemerintah Bahrain menyetujui amandemen konstitusi mengenai tersangka militan, pada Minggu (5/3). Amandemen memungkinkan tersangka diadili di pengadilan militer.

Dewan Syura Bahrain menyetujui amandemen dengan alasan melindungi Kerajaan teluk itu dari serangan militan.

Menteri kehakiman mengatakan, pelaku serangan-serangan itu tidak pantas diadili di pengadilan sipil.

"Warga sipil tidak dapat diadili secara militer, tetapi penyerang yang melakukan aksi terorisme dan kekerasan bersenjata harus menghadapi peradilan militer", ujar Syeikh Khaled bin Ali al-Khalifa.

"Perbuatan mereka dan serangan bersenjata menempatkan diri mereka sebagai bukan bagian dari warga sipil", tambahnya.

Pemerintah telah mengeksekusi mati tiga orang Syi'ah Januari lalu, dengan dakwaan serangan bom mematikan terhadap polisi pada 2014.

Sementara di bulan Februari, tiga buronan yang coba menyeberang ke Iran tewas dalam baku tembak di laut, sementara dua petugas keamanan jadi korban akibat serangan militan.

Kelompok hak asasi mengatakan, amandemen ini akan memperluas lingkup pengadilan.

" ...Amandemen baru akan memperluas sistem pengadilan militer agar dapat digunakan melindungi militer dengan mengadili orang di luarnya", menurut Institut Hak Asasi dan Demokrasi Bahrain.

Ketegangan keamanan meningkat setelah Syi'ah Bahrain melancarkan protes sejak 2011 silam untuk melemahkan pemerintah. Namun aksi itu gagal total karena Bahrain didukung negara Sunni.

Bahrain menuduh Syi'ah Iran memicu militansi di negaranya. Tuduhan ini dibantah oleh Teheran, meski mereka terang-terangan mendukung massa Syi'ah. (Reuters)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.