Seperti diketahui, Ade Armando telah dibebaskan dari kasus hukum penodaan agama. Kasus itu tidak dilanjut ke pengadilan

Kasus pencemaran nama baik Buni Yani akan terus dilanjutkan hingga ke pengadilan. (Foto: ANTARA)
Polda Metro Jaya enggan menanggapi aduan tersangka pencemaran nama baik Buni Yani yang melaporkan penanganan kasusnya ke Ombusman RI dan Komnas HAM beberapa waktu lalu.

Direktur Reserse Kriminal Khusus dan Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Wahyu Hadiningrat mengatakan, aduan Buni Yani tidak mempengaruhi proses hukum yang sedang berlanjut.

Kasus Buni Yani akan terus dilanjutkan hingga ke pengadilan.

"Saya kira tidak ada pengaruhnya. Saya kira biasa aja. Kasusnya kan jalan-jalan saja", kata Wahyu di Polda Metro Jaya, Kamis (9/3), dikutip dari CNN Indonesia.

Selain memastikan proses hukum berlanjut, Wahyu mengaku tidak memantau aduan Buni ke Omdusman dan Komnas HAM secara khusus.

"Saya tidak monitor itu", ujarnya.

27 Februari lalu, Buni Yani ditemani kuasa hukumnya, Aldwin Rahadian, mendatangi kantor Komnas HAM.

Dalam aduannya, dosen itu menyampaikan harapannya agar mendapat keadilan dalam kasus yang dihadapi.

Ia mengatakan, semua warga negara harus mendapat perlakuan yang sama di depan hukum.

Sementara Aldwin menilai, penanganan kasus Buni seperti dipaksakan. Ia mengambil contoh proses pemberkasan oleh penyidik hingga dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang tak kunjung selesai.

"Dalam prosesnya, seharusnya 14 hari berkas masuk lagi ke kejaksaan untuk dilengkapi. Itu lama sekali, melebihi waktu 14 hari", tutur Aldwin.

Menurut Aldwin, penanganan kasus kliennya berbeda dengan kasus yang menjerat dosen Ade Armando.

Aldwin berpendapat, sangkaan terhadap Ade Armando justru lebih memenuhi unsur pelanggaran UU ITE, tapi tidak dilanjutkan ke tingkat pengadilan.

Buni Yani jadi tersangka sebagai penghasut SARA gara-gara unggahan video pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diberi keterangan pertanyaan tentang 'pelecehan Al-Maidah'.

Kemudian, para pendukung Ahok yang menamakan diri 'Komunitas Advokat Muda Ahok-Djarot' melaporkan Buni Yani ke Polda Metro Jaya, 7 November 2016 lalu.

Dalam kasus ini, polisi menjerat Buni dengan Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (CNN Indonesia)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.