Jika RUU disahkan dan Erdogan kembali terpilih, ia memiliki kesempatan menjabat hingga 2029

Ilustrasi (Al-Jazeera)

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyetujui RUU reformasi konstitusi pada Jum'at (10/2), sehingga akan masuk tahap referendum.

Sebelumnya, parlemen Turki telah menyetujui 18 pasal konstitusi baru yang membuat peran eksekutif diserahkan pada presiden, seperti halnya Amerika Serikat.

Referendum atau jajak pendapat direncanakan berlangsung tanggal 16 April, menurut wakil perdana menteri Numan Kurtulmus

"Untuk saat ini, polling publik mengenai jawaban 'Ya' dan 'Tidak' ada pada jumlah yang hampir sama", menurut Al-Jazeera.

Perubahan UU itu memungkinkan presiden mengeluarkan dekrit, menyatakan keadaan darurat, menunjuk menteri dan pejabat negara lain, serta membubarkan parlemen.

RUU menyebutkan, seseorang bisa terpilih sebagai presiden selama dua periode, dengan masa jabatan satu periode adalah lima tahun.

RUU juga memungkinkan adanya wakil presiden serta peniadaan perdana menteri.

Menurut Erdogan, perubahan akan memberikan stabilitas dari gejolak dalam negeri dan mencegah koalisi pemerintahan lemah seperti di masa lalu.

Namun pihak oposisi khawatir Turki akan dikendalikan oleh satu individu.

Jika perubahan disetujui dan disahkan lewat referendum, Turki akan mengadakan pemilihan umum pada November 2019.

Masa jabatan Erdogan sebagai presiden saat ini tidak dihitung. Sehingga jika RUU disahkan dan Erdogan kembali terpilih, ia memiliki kesempatan menjabat hingga 2029. (Al-Jazeera)
Share To:

Taufiq Risalah

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.