Soal status hukum penonaktifan Ahok, Mendagri melempar bola panas ke MA, MA melempar ke PTUN

Dok. Mendagri (Detikcom)
Seperti Deja Vu. Tuntutan penahanan Ahok dalam kasus penistaan agama dahulu menciptakan bola panas diantara penegak hukum.

Kini, masalah serupa terulang lagi. Yaitu soal tuntutan penonaktifan Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pasca menjadi terdakwa.

Dulu, bola panas awal isu tuntutan penahanan Ahok berada di tangan polisi.

Aksi bela Islam I (14 Oktober) dan Aksi kedua (411), memfokuskan desakan pengusutan hukum atas video Ahok soal Al-Maidah, dan meminta penangkapannya.

Polisi tak menahan Ahok meski kemudian ia ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya ada perbedaan pendapat di kalangan penyidik.

Namun hanya dalam dua minggu, polisi segera menyelesaikan berkas penyidikan, barang bukti dan memeriksa Ahok.

Perkara Ahok pun pindah tangan ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis (1/12/2016).

Sehingga ketika terjadi Aksi Bela Islam III (212), wewenang penahanan Ahok sudah berpindah ke di Kejaksaan.

Seakan tak ingin memegang bola panas terlalu lama. Hanya hitungan jam, Kejagung, lewat Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Hingga kini, hakim belum memustuskan penahanan, meski telah melewati sidang ke-11.

Bola panas kedua dari Ahok
Pasca masa kampanye pilkada DKI, otomatis Ahok resmi menjabat lagi sebagai Gubernur DKI meski menyandang status terdakwa.

Namun, Mendagri Tjahjo Kumolo memutuskan tidak menonaktifkan Ahok. Hal itu memunculkan tuntutan umat Islam dan bergulirnya hak angket di DPR.

Tjahjo meyakini tak ada aturan yang dilanggarnya saat memberi kesempatan Ahok menjabat lagi. Ia yakin dakwaan hukum belum memenuhi syarat pemberhentian seperti pada pasal UU Nomor 23 Tahun 2014.

Sedangkan Presiden Jokowi meminta Mendagri berkonsultasi Mahkamah Agung.

Jokowi pun mengaku tak bisa menonaktifkan Ahok begitu saja. Menurutnya, tafsiran hukum jadi rujukan itu masih debatable, sehingga tak bisa dijadikan dasar pengambilan putusan pemberhentian terdakwa.

Jokowi mengatakan, perlu pendapat MA atau putusan PTUN atas gugatan masyarakat, sehingga tafsir hukum menjadi jelas.

Akhirnya pada Selasa (21/2), Mendagri sudah menerima surat balasan dari Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali atas permintaan fatwa terkait dengan penonaktifan Ahok.

Berikut isi penggalan surat MA:

"...Oleh karena masalah yang dimintakan pendapat hukum (fatwa) termasuk beleid dan sudah ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Mahkamah Agung tidak dapat memberikan pendapat hukum (fatwa).

Demikian untuk dimaklumi.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Prof Dr M HATTA ALI SH MH..."

Seperti menerima bola panas, MA pun menyerahkan "fatwa hukum" kepada PTUN.

Lagi-lagi, isu penonaktifan Ahok seperti De Javu dari kasus tuntutan penahanannya. Yang mana akhirnya dilempar melalui pengadilan. (dari berbagai sumber)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.