Kapolri Tito Karnavian membantah tudingan bahwa polisi telah melakukan kriminalisasi terhadap ulama

Kapolri Tito Karnavian bersama sejumlah tokoh Islam (Foto: BBC Indonesia)
Kapolri Jenderal Tito Karnavian membantah tudingan bahwa polisi telah melakukan kriminalisasi terhadap ulama.

Menurutnya, ada salah pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan 'kriminalisasi' dalam pemikiran masyarakat.

"Sebetulnya kata ini dapat digunakan kalau ada perbuatan yang bukan pidana dan tidak diatur oleh undang-undang, tapi dibuat seolah-olah itu pidana. Nah, itu kriminalisasi", ujar Tito saat rapat kerja dengan Komisi III di Gedung DPR, Rabu (22/2).

Tito menjelaskan, panggilan pemeriksaan ulama yang dilakukan polisi merupakan bentuk penegakan hukum di Indonesia. Karena ada laporan dari masyarakat, maka harus diproses.

"Tapi seandainya ada satu perbuatan dan diatur dalam undang-undang kami berpendapat itu bukan kriminalisasi tapi penegakan hukum", jelasnya dikutip dari Kumparan.

Tito menilai, jika salah kaprah terus berlanjut, maka semua orang yang diproses dalam suatu dugaan pelanggaran hukum, ia akan merasa dicari-cari kesalahan (dikriminalisasi) dan melakukan protes.

"Bukan hanya ulama, polisi bisa diproses. Jangan sampai nanti juga polisi diprotes kriminalisasi polisi", ucap Tito.

Isu kriminalisasi terhadap ulama atau tokoh Islam menguat belakangan ini. Pasalnya, mereka yang "terjerat" berkaitan dengan GNPF-MUI, sebuah gerakan kalangan Islamis untuk menuntut pemenjaraan Ahok, terdakwa kasus penistaan agama.

Yaitu imam besar FPI, Habib Rizieq Shihab dalam kasus dugaan penistaan Pancasila dan pencemaran nama baik Soekarno. Juga diperiksa untuk kasus-kasus lainnya.

Ustadz Bachtiar Nasir soal donasi 411 dan 212 menggunakan rekening Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS). Dengan tuduhan cuci uang (TPPU), pelanggaran aturan UU yayasan dan perbankan.

Kasus yayasan kemudian membuat Ustadz Adnin Armas (ketua yayasan) menjadi tersangka. Pemeriksaan polisi juga menyasar ke tokoh-tokoh INSIST, seperti Ustadz Adian Husaini (pembina yayasan).

Bahkan masalah uang sumbangan ini pun melebar hingga transfer ke Turki, terkait kemanusiaan Suriah.

Selain kedua tokoh itu, kasus hukum juga menjerat Munarman dengan tuduhan "menghina pecalang", atau polisi adat di Bali.

Pada Selasa (21/2) lalu, massa menggelar aksi di gedung MPR/DPR. Salah satu tuntutannya adalah menghentikan kriminalisasi terhadap ulama.

"Tajam ke umat Islam tumpul ke Ahok"
Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar al-Habsy menilai perlakuan tidak adil terlihat ketika polisi dengan semangat memproses hukum para tokoh yang sebagian besar ikut Aksi Bela Islam.

Sehingga menurutnya wajar jika umat Muslim berpendapat adanya perlakuan istimewa terhadap kubu Ahok.

"Ini juga hal yang aneh, publik pun akhirnya membandingkan dengan aliran dana ke Teman Ahok yang kerap disebut di publik hingga Rp 30 miliar. Kenapa tidak mendapatkan perlakukan serupa (pengusutan aliran oleh polisi)?", ucapnya, dikutip Sindonews.

Aboe Bakar mengingatkan, Indonesia adalah negara hukum yang merupakan amanat UUD 1945 dan negara harus mengutamakan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila.

"Harus kita antisisipasi hal ini, jangan sampai akhirnya masyarakat menyimpulkan hukum tumpul ke Ahok dan tajam ke ulama. Kalau sampai ada kesimpulan seperti itu di hati masyarakat, bisa bahaya sekali", katanya.

Kritikan serupa juga diberikan oleh ketua dewan pertimbangan MUI, Din Syamsuddin.

Din menganggap ada ketidakadilan dalam pengusutan kasus yang sangat tajam ke aktivis Islam, bahkan melampaui batas dan di luar konteks.

“Saya benar-benar terusik hati ketika aktivis Muslim, lembaga Islam kemudian dipersoalkan. Itu berlebihan, out of context dan hanya menunjukkan ketidakadilan. Betapa banyak kasus-kasus seperti itu, namun tidak dipersoalkan”, ujar Din, dikutip oleh Rakyat Merdeka.

"Saya rasa polisi melampau batas dalam hal ini. Saya berharap itu tidak dilanjutkan Polri. Kalau mau bongkar, sebongkar-bongkarnya semua. Jangan pilih kasih", lanjutnya.

Nurul Fahmi dan merah putih ber-Tauhid
Selain kasus-kasus yang menjerat tokoh besar, ada 1 perkara hukum lain yang disoroti umat Islam. Yaitu tuduhan pelecehan bendera merah-putih karena ditulisi dengan kalimat Tauhid.

Kasus ini menjerat Nurul Fahmi yang langsung ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 5 tahun.

Saat itu ia mengikuti aksi FPI, 16 Januari 2017, membawa bendera bercorak merah putih namun bertulisan Tauhid dan pedang.

Netizen kemudian mempertanyakan mengapa coret-coretan di merah putih lainnya belum diproses hukum, atau dilakukan proses pemeriksaan.

Kapolri sendiri pernah mengatakan akan memproses foto yang memuat merah putih bercoret lambang Metalica.

"Dalam kasus bendera merah putih yang ditiban lambang Metallica, artinya gimana? Kami lidik dulu, apakah betul gambar itu? Apakah itu ditempel? Apakah itu editan? Kami pelajari dulu", kata Kapolri, dikutip Tribunnews.

Namun hingga kini belum ada kabar kelanjutan hasil penyelidikan foto-foto tersebut.

Sedangkan dalam kasus merah-putih ber-Tauhid, Nurul Fahmi telah bebas karena penangguhan penahanannya dikabulkan. (Kumparan/RMOL/Sindonews/Tribunnews)
Share To:

Taufiq Risalah

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.