"Tunggu habis sampai dengan tanggal 10 (ini), lepas dari pukul 00.00 satu detik, ini sudah bisa kita keluarkan surat sprin membawa (jemput paksa)", kata Kabid Humas Polda Jabar

Habib Rizieq Shihab (Merdeka.com)

Pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) seharusnya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan penodaan, Pancasila hari ini, Jum'at (10/2).

Namun tak ada tanda-tanda kehadiran HRS di Mapolda Jabar, yang semestinya dijadwalkan pemeriksaan pukul 09:00 WIB.

Jika panggilan kedua ini tidak diindahkan, kepolisian mengancam akan dilakukan jemput paksa untuk pemeriksaan selanjutnya.

Surat perintah sudah tertera dalam aturannya. Jika saksi atau tersangka abai dari aturan hukum, sprin membawanya bisa segera dikeluarkan.

"Tunggu habis sampai dengan tanggal 10 (ini), lepas dari pukul 00.00 satu detik, ini sudah bisa kita keluarkan surat sprin membawa (jemput paksa)", kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus, di Mapolda Jabar, Jum'at (10/2).

Artinya, HRS tinggal memiliki waktu sampai akhir hari Jum'at atau pukul 23.59 WIB untuk menghadiri pemeriksaan sebagai tersangka.

"Saya dari awal (berharap) semoga saudara Rizieq Shihab ini bisa kooperatif", ujarnya.

Menurut merdeka.com, Habib Rizieq sudah mangkir pada panggilan pemeriksaan pertamanya, Selasa 7 Februari 2017 lalu. Kuasa hukum mengkonfirmasi kliennya saat itu sakit.

Alasan tidak hadir
Salah satu Tim ‎Kuasa hukum HRS, Kapitra Ampera, memastikan ketidakhadiran kliennya pada pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan penodaan Pancasila.

Pihaknya beralasan, ketidakhadiran itu karena ingin menjaga kondusivitas jelang Pilkada DKI Jakarta 15 Februari mendatang.

"‎Habib (Rizieq) Insya Allah tidak hadir karena menjaga kondusivitas yang sudah membaik, inikan menyambut Pilkada DKI kalau datang nanti ramai tidak kondusif se-Indonesia", kata Kapitra saat dikonfirmasi.

Ia meminta penyidik Polda Jabar menunda pemeriksaan terhadap sampai Pilkada DKI Jakarta beraakhir.

"Kami ingin menyukseskan dahulu Pilkada, kami mohon kepada Polda Jabar untuk menunda pemeriksaan ini sampai pilkada selesai", ujarnya.

Kapitra memastikan kondisi HRS dalam kondisi baik-baik. Berbeda dengan panggilan pertama saat kondisi kesehatan kliennya tidak dalam kondisi fit.

"Baik-baik saja, tidak ada agenda juga. Cuma untuk menjaga kondusivitas", terangnya.

Menyoal penjemputan paksa jika panggilan kedua tidak diindahkan, kuasa hukum meminta kepolisian tidak melakukannya.

"Ya jangan sampai begitu kami sama menghormati. Tapikan kita minta, supaya menjaga yang sedang kondusivitas. Ini kami meminta kalau umpama sakit kedua kali masih koma dipaksa juga, kalau Republik kita lagi koma gimana?", imbuhnya. (Merdeka)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.