Penjara massal di utara Damaskus dikenal sebagai "rumah jagal", menurut Amnesty International

Ilustrasi penyiksaan

Amnesty International memberikan laporan rinci mengenai pembunuhan di luar hukum atas 13.000 orang Suriah.

Mereka menuntut Dewan Keamanan PBB pada Selasa (7/2) agar Presiden Suriah Basyar al-Assad dinyatakan melakukan kejahatan perang.

Pihak berwenang Suriah dilaporkan mengeksekusi ribuan tahanan sejak 2011. Penjara massal di utara Damaskus dikenal sebagai "rumah jagal", menurut Amnesty.

Dr. Nasr Al-Hariri, pejabat oposisi Suriah mengatakan, selain Sednaya juga terdapat "puluhan" pusat penahanan lainnya.

Eksekusi dan perlakuan keji terhadap tahanan bisa dikatakan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

"Ratusan ribu" orang mungkin masih mendekam di penjara-penjara Suriah, kata Al-Hariri.

"Rezim brutal ini telah melakukan kejahatan perang dan harus diadili. Jika PBB dan DK tidak mengambil tindakan, keberadaan mereka tidak ada artinya", ujar Al-Hariri.

Laporan Amnesty ini mencakup periode 2011-2015. Saat itu, 20-50 orang digantung setiap minggunya di Penjara Sednaya.

Amnesty mencatat, terdapat 35 metode penyiksaan di Suriah sejak akhir 1980-an.

Kelompok hak asasi lainnya telah menemukan bukti penyiksaan yang menyebabkan kematian di dalam fasilitas penahanan rezim Suriah.

Dalam laporannya tahun lalu, Amnesty menemukan lebih dari 17.000 orang meninggal akibat penyiksaan dan perlakuan buruk di tahanan Suriah sejak 2011.

Rata-rata terdapat lebih dari 300 kematian per bulan. Angka-angka ini sebanding dengan kematian di Aleppo, dimana 21.000 orang tewas.

Laporan Amnesty keluar dua minggu sebelum pembicaraan damai di Jenewa.

"Pembicaraan damai Suriah di Jenewa tidak boleh mengabaikan temuan ini. Mengakhiri kekejaman penjara pemerintah Suriah harus dimasukkan dalam agenda", ujar Maalouf dari The Associated Press.

Direktur penelitian Amnesty, Anne Neistat mengatakan, DK PBB memiliki pilihan dengan memberi tekanan pada rezim Suriah menghentikan eksekusi lewat membawa kasus ini ke Mahkamah Pidana Internasional.

Namun Rusia, yang menjadi sekutu Assad, bisa menghalangi usaha tersebut.

"Selama Rusia memiliki hak veto, itu tidak akan terjadi", katanya.

Laporan Amnesty International didapat dari hasil wawancara dengan 31 mantan tahanan dan lebih dari 50 pejabat lainnya serta ahli terkait, termasuk mantan penjaga dan hakim.

Sementara itu, pihak rezim Assad membantah laporan Amnesty dan menyebutnya sebagai "pemutar-balikkan fakta".

Namun, pihak rezim sendiri tak secara terbuka memberikan akses lembaga pemantau ke penjara-penjara. (Arabnews/AP/Reuters)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.