Kapolda Jatim Irjen Polisi Machfud Arifin menegaskan, pendataan para kiai dimaksudkan tujuan silaturrahmi, bukan yang lain

Silaturahmi Kapolda Jatim dengan Alim Ulma setempat
Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, Irjen Polisi Machfud Arifin menegaskan, pendataan para kyai dan ulama dimaksudkan tujuan silaturrahmi, bukan yang lain.

Meski sudah dilakukan tabayun, rupanya sebagian kalangan masih menggoreng isu sehingga menimbulkan keresahan.

Bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, Abdusshomad Buchori, Kapolda menjelaskan instruksi pendataan bukan seperti yang dipikirkan negatif oleh banyak orang.

Sejatinya, lanjut Kapolda, surat instruksi ditujukan kepada para Kapolres agar ditindaklanjuti secara langsung kepada para kyai dan ulama di daerah masing-masing.

Rupanya, terjadi kekeliruan pemahaman beberapa Kapolres saat menyikapi surat perintah pendataan dari Kapolda.

Bahkan, ada salah satu daerah yang surat pendataannya disampaikan melalui anggota di lapangan dan dititipkan melalui pos penjagaan pesantren.

Bukan secara langsung kepada kiai atau ulama yang dituju. Akibatnya surat bocor dan ditafsiri yang tidak-tidak.

“Itu anggota (yang menitipkan surat kepada kiai melalui santrinya). Sebetulnya itu hanya ditujukan ke Kapolres yang menjalankan surat tersebut. Tahu tidak Kapolres dengan kiai paling sepuh, misalnya, di Kediri. Harus tahu Kapolresnya. Jadi, menurut saya Kapolresnya teknisnya yang salah. Jadi, harap dimaklumi”, kata Machfud usai shalat Isya di Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur, Sabtu malam.

Ia membantah istilah pendataan seperti ramai dibicarakan di media sosial. Dimana disebut mirip pada masa PKI.

“Saya sebagai Kapolda Jatim hanya ingin tahu. Kalau berkunjung ke Polres, misalnya, saya tahu kepada kyai siapa harus sowan. Nawaitu silaturrahmi, tapi mungkin caranya yang salah. Jangan dipelintir-pelintir lagi”, pinta Machfud.

Ketua MUI Jatim, KH Abdusshomad Buchori, mengaku sudah menerima tabayun dari Kapolda soal heboh pendataan kyai tersebut.

“Saya sudah bersama Bapak Kapolda bahwa (pendataan kyai) memang sengaja dilakukan untuk kepentingan silaturrahim. Jadi, misalnya, ada kedatangan Kapolri, Kapolda, agar tahu saja siapa namanya, alamatnya dimana, kalau ngirim undangan agar tidak salah”, ujarnya menjelaskan.

KH Abdussomad menyikapi pendataan sebagai ta’aruf atau perkenalan yang dilakukan oleh Kapolda Jatim dengan ulama dan kyai.

“Enggak ada masalah, engga ada ada sesuatu yang dipermasalahkan. Nanti akan saya sampaikan juga kepada para ulama. Jadi, tidak perlu resah pendataan dilakukan akan diapa-apakan. Hanya untuk kemudahan silaturrahim saja”, ujarnya menambahkan.

Heboh pendataan terjadi di dunia maya sejak Kamis, 2 Februari 2017.

Foto surat daftar nama kiai yang akan didata dari Kepolisian tersebar di media sosial.

Netizen bertanya-tanya tujuan pendataan, karena dilakukan oleh Kepolisian.

Bahkan, ada muncul isu pendataan itu mirip saat peristiwa kelam PKI dahulu yang memakan banyak korban kyai kampung.

Misalnya KH Mohamad Irfan Yusuf, salah satu pengasuh pondok pesantren di Dusun Tebu Ireng Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Gus Irfan, sapaan akrabnya, mengaku bingung dan bertanya-tanya kenapa polisi mendata para kyai.

Menurutnya, yang dilakukan polisi ini mirip dengan situasi seperti pada zaman PKI puluhan tahun silam. Cara polisi meminta data menurutnya juga sangat tidak etis.

Saat itu, polisi tiba-tiba datang ke pesantren dan meninggalkan blangko atau angket agar diisi oleh kyai tanpa memberikan penjelasan maksud dan tujuannya. (Vivanews/Okezone)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.