Parlemen Israel mengeluarkan undang-undang kontroversial yang melegalkan 4.000 rumah di tanah pribadi milik warga Palestina

perumahan di Givat Harsina. (Arab News)

Parlemen Israel pada Senin (6/2) mengeluarkan undang-undang kontroversial untuk melegalkan 4.000 rumah di tanah pribadi milik warga Palestina di Tepi Barat.

Hukum ini disetujui oleh 60 anggota parlemen dengan 52 suara menentang.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak berpartisipasi dalam penilaian akhir hukum tersebut.

Bezalel Smotrich dari partai Yahudi sayap kanan, mengucapkan terima kasih kepada rakyat Amerika yang memilih Donald Trump sebagai presiden.

"Tanpa dia, hukum tersebut mungkin tidak akan lolos", katanya.

Undang-undang baru ini memungkinkan Israel untuk "merampas" tanah pribadi Palestina.

Pemilik Palestina dipaksa akan dikompensasi secara finansial atau diganti dengan lahan di tempat lainnya.

Organisasi Pembebasan Palestina mengatakan, hukum itu sebagai sarana "melegalkan pencurian" dan menunjukkan "ambisi pemerintah Israel menghancurkan peluang solusi politik".

Menjelang pemungutan suara, kepala oposisi dan pemimpin Partai Buruh Isaac Herzog mengecam "hukum tercela" yang disebut akan melemahkan mayoritas Yahudi di negara itu.

"Pemungutan suara malam ini bukan untuk ataupun melawan para pemukim, tapi untuk kepentingan Israel", kata Herzog.

"(Hukum ini akan) membuat jutaan warga Palestina ke Israel", ia memperingatkan.

Menteri Sains dan Teknologi, Ofir Akunis, dari partai Likud mengatakan kepada Herzog, "semua tanah Israel adalah milik orang-orang Yahudi", menggunakan istilah Taurat yang termasuk Tepi Barat.

"Hak ini adalah abadi dan tak terbantahkan", klaimnya.

Para kritikus memandang hukum ini sebagai awal aneksasi Tepi Barat, seperti permintaan utama dari kabinet sayap kanan Netanyahu.

Human Rights Watch mengkritiknya sebagai cerminkan ketidakpedulian Israel pada hukum internasional, sehingga memperdalam "pendudukan permanen" di Tepi Barat.

Mereka memperingatkan, pemerintahan Trump tidak bisa melindungi Israel dari pengawasan Mahkamah Pidana Internasional.

Namun, peraturan ini masih dapat ditentang. Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman pekan lalu menyebut peluang aturan itu akan digagalkan Mahkamah Agung bisa 100 persen.

Mengingat, ratusan warga Yahudi dari pos pemukiman Amona di Tepi Barat diusir setelah Mahkamah Agung memutuskan rumah mereka ilegal karena dibangun di tanah pribadi warga Palestina. (Arabnews)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.