Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, meminta masyarakat internasional untuk mempertahankan solusi dua-negara

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas (AlJazeera).
Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, meminta masyarakat internasional untuk mempertahankan solusi dua-negara.

Hal ini disampaikan pada pembukaan sesi ke-34 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Abbas mengatakan kepada negara-negara anggota, bahwa Israel bergerak menuju "solusi apartheid", mengingat hukum baru tentang legalisasi rumah Yahudi di tanah Palestina.

Ia juga memperingatkan agar berbagai negara tidak memindahkan kedutaannya di Israel ke Yerusalem. Sebagaimana Donald Trump dalam kampanyenya pernah berencana memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke kota suci tersebut.

"Palestina akan tetap memperingatkan dewan ini.. berhasil atau tidak, ini akan sangat penting bagi sistem hak asasi manusia di seluruh dunia", kata Abbas.

Abbas adalah pembicara pertama dari lebih 100 pejabat yang akan berbicara dalam segmen "tingkat tinggi" sidang tahun ini.

"Palestina saat ini adalah realitas yang terkait dalam sejarah dan sistem internasional. Hal itu diakui oleh masyarakat internasional pada tahun 2012, 138 negara telah mengakui dan bendera (palestina) dinaikkan di PBB", katanya.

"Kami menyerukan pembentukan sistem yang menjamin Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibukotanya, dengan batas-batas (seperti sebelum) tahun 1967", lanjut Abbas.

Israel menduduki Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza sejak tahun 1967 setelah memenangkan perang dengan negara-negara Arab.

Sejak saat itu, banyak muncul pemukiman Yahudi di daerah Palestina.

Pemukiman ini sebenarnya dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional. Lebih dari 100 pos dibangun tanpa izin dan dianggap ilegal, bahkan oleh pemerintah Israel.

Abbas kembali menyeru "perlindungan internasional" agar menjamin berakhirnya pendudukan Israel, penyitaan tanah, pencurian sumber daya air dan penghancuran rumah.

Ia juga menyeru negara-negara yang belum mengakui Palestina secara resmi.

Solusi dua negara adalah ide berdirinya negara Israel dan Palestina secara berdampingan. Solusi ini menjadi landasan diplomasi AS selama dua dekade terakhir.

Nikki Haley, Duta Besar AS untuk PBB, dengan cepat mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya benar-benar mendukung solusi dua negara, tapi sedang mencari pendekatan baru untuk mendorongnya.

Dalam sesi pertemuan itu, dewan HAM menerima setidaknya tiga laporan dugaan pelanggaran HAM oleh Israel terhadap warga Palestina di Yerusalem Timur, Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Satu set laporan terpisah akan berfokus pada komunitas Druze di wilayah aneksasi Israel, dataran tinggi Golan.

Sebuah resolusi dari UNHRC meminta Israel mengembalikan Golan kepada Suriah, 24 Maret tahun ini.

Israel merebut Golan dari Suriah pada perang 1967, dan secara resmi mencaploknya pada tahun 1981. (Al-Jazeera)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.