Pemerintah Myanmar berkeras "menyangkal" dugaan kekerasan militer terhadap kaum minoritas Muslim Rohingya yang dilaporkan PBB.

Anak-anak Rohingya (Reuters/Soe Zeya Tun)

Pemerintah Myanmar berkeras "menyangkal" dugaan kekerasan militer terhadap kaum minoritas Muslim Rohingya yang dilaporkan PBB.

Penyangkalan ini terjadi saat sejumlah diplomat Myanmar, pejabat pemerintah Bangladesh, dan lembaga internasional bertemu di Dhaka pada Minggu (5/2), membahas laporan komisi HAM PBB yang membenarkan adanya pelanggaran HAM oleh aparat dan militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya.

"Ketika Bangladesh mengutip tindakan mengerikan yang dilakukan aparat hukum Myanmar, perwakilan negara itu tidak setuju dan menyangkal pernyataan kami", ucap penasihat hukum Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina yang turut hadir dalam pertemuan itu seperti dkutip Reuters, Selasa (7/2).

Isu mengenai kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar kembali mencuat setelah insiden penyerangan pos pengamanan di tiga wilayah perbatasan Myanmar oleh sejumlah kelompok bersenjata pada 9 Oktober lalu.

Pemerintah Myanmar menuding "teroris Rohingya" berada di balik serangan itu, meski belum ada bukti konkret.

Sejak penyerangan itu, militer Myanmar memperketat pengawasan dengan melakukan "operasi pembersihan" di wilayah Rakhine.

Alih-alih memburu para pelaku penyerangan, militer Myanmar diduga malah menyerang etnis Rohingya secara membabi-buta.

Laporan PBB Jum'at (3/2) lalu bahkan menyebutkan militer Myanmar membunuh massal serta memperkosa wanita Rohingya.

Rumah-rumah mereka juga dibakar hingga rata dengan tanah. Sejak saat itu, setidaknya 69 ribu orang melarikan diri ke Bangladesh.

Selain itu, laporan lembaga pemerhati HAM di Myanmar, Burma Human Rights Network (BHRN), juga membenarkan penganiayaan yang dilakukan militer negara itu.

"Tentara dan pemerintah Burma telah lama melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap Rohingya sejak 1978. Dunia internasional masih memberikan celah bagi pemerintah untuk terus membuat banyak alasan menanggapi masalah ini", ungkap Direktur Eksekutif BHRN, Kyaw Win.

Kekerasan sejak Oktober lalu merupakan insiden berdarah terparah sejak bentrokan komunal antara massa Buddha dan Rohinya terjadi pada 2012 lalu. Insiden itu menewaskan setidaknya 200 orang.

Selama ini Myanmar terus membantah segala tudingan pelanggaran HAM yang dilakukan aparatnya tersebut.

Suu Kyi kian mendapat kecaman dari dunia internasional yang menganggapnya gagal melindungi Rohingya dan mejauhkan negaranya dari aksi pelanggaran HAM.

Suu Kyi yang selama ini terkesan "menyangkal" sedikit bereaksi usai laporan PBB muncul.

Menurut Wakil Menteri Luar Negeri, Aye Aye Soe, pemerintah menganggap serius temuan PBB tersebut dan berupaya memulai penyelidikan.

Meski begitu, Soe juga menyebut Myanmar kerap menjadi "korban" salah informasi dan berita palsu mengenai dugaan pembersihan etnis Rohingya hingga isu genosida.

"Kami tidak mengetahui apakah tuduhan (pelanggaran HAM) selama ini benar. Jika kami temukan kebenaran dari laporan tersebut, kami pasti akan mengambil tindakan", kata Soe.

Selain itu Myanmar mengaku memerlukan "bukti kuat". (CNN Indonesia)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.