Tahun 2007, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan membebaskan Serbia dari tanggung jawab langsung atas genosida itu

Peta Bosnia (BBC)

Bakir Izetbegovic, anggota kepresidenan triparti negara Bosnia, mengupayakan pengusutan "kebenaran dan keadilan" dalam kasus genosida Muslim Bosniak.

"Permintaan (peninjauan kembali) sedang diajukan saat ini", ujarnya, Kamis (23/2), terkait upaya pengusutan lagi kasus genosida di pengadilan internasional.

Upaya ini sudah mencuat sejak pekan lalu.

Tahun 2007, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan membebaskan Serbia dari tanggung jawab langsung atas genosida itu. Meski menyatakan Serbia melanggar hukum internasional karena gagal mencegah pembantaian

ICJ hanya menemukan satu tindakan genosida dalam perang Bosnia 1992-1995, yaitu pembantaian 8.000 Muslim (Bosniak) oleh pasukan etnis Serbia di Bosnia, di kota Srebrenica pada 1995.

Pembantaian itu adalah kekejaman terburuk di daratan Eropa sejak Perang Dunia II.

Ditentang kubu Serbia
Para pejabat etnis Serbia di Bosnia memperingatkan langkah Izetbegovic bisa memicu krisis serius di negara mereka.

Mladen Ivanic, anggota kepresidenan dari etnis Serbia menilai langkah banding seharusnya dibuat secara kolektif oleh badan pemerintahan triparti, dimana etnis Kroasia dan Serbia juga terlibat.

"Saya khawatir, kita telah mendatangkan krisis (baru) yang serius", ujar Ivanic.

Sementara itu, Perdana Menteri Serbia, Aleksandar Vucic, melihat niat Izetbegovic sangat "buruk" bagi hubungan kedua negara.

Namun Izetbegovic mantap memperjuangkan pengusutan kebenaran sejarah kelam pasca pecahnya Yugoslavia.

"Saya berpikir saya ada di jalan kebenaran dan keadilan", ujar Izetbegovic, yang akan mengajukan banding atas putusan ICJ.

Banding ke ICJ diluncurkan sebelum batas waktu 10 tahun berakhir, yaitu 26 Februari nanti.

Setelah perang 1992-1995, Bosnia menjadi negara merdeka di bawah pemerintahan bersama.

Tiga kelompok etnis utama adalah Bosnia (Muslim), Kroasia dan Serbia. Masing-masing punya wilayah otonomi kuat.

Politisi dari kubu-kubu itu sering terlibat kekisruhan sehingga memicu krisis politik.

Kekuasaan pemerintah pusat di ibukota Sarajevo sangat terbatas. (BBC)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.