"Di sana juga ada imbauan untuk tidak mencoblos yang bukan muslim enggak boleh karena tidak boleh ditekan enggak boleh menekan", kata Iriawan

Kapolda M Iriawan (Liputan6)

Polda Metro Jaya melarang aksi unjuk rasa 11 Februari 2017 oleh massa dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).

Polda pun mengimbau warga agar tidak datang dalam aksi lanjutan 12 dan 15 Februari.

Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan, aksi 12 Februari direncananya akan diisi khataman Al-Qur'an di Masjid Istiqlal.

Iriawan menjelaskan, bukan kegiatan khataman yang dilarang, tapi mobilisasi massa usai khataman.

"Khatamannya silakan tapi nanti ada pergeseran manusia padahal itu hari tenang gitu. Jadi itupun kami menyampaikan tidak usah. Kecuali untuk melaksanakan khataman Al-Qur'an silakan, di masjid boleh", ujar Iriawan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (7/2).

Begitu juga dengan imbauan GNPF-MUI pada 15 Februari 2017. Dalam imbauan itu, masyarakat diminta shalat Subuh di Masjid Istiqlal, di masjid, dan musola di sekitar rumah.

Kemudian, masyarakat diminta datang ke TPS mencoblos calon pilihan mereka.

Tapi yang dirasa tidak perlu menurut Iriawan adalah ajakan masyarakat diminta ikut mengawasi TPS.

"Untuk apa mengawasi. Sudah ada kita di sana, ada polisi ada Linmas, ada saksi ada Babinsa dari TNI", ujar dia.

Iriawan juga mengeluhkan adanya seruan tidak memilih pemimpin non-Nuslim dalam rangkaian aksi itu.

Menurutnya, Pilkada seharusnya memberikan ruang untuk rakyat memilih tanpa tekanan dari pihak manapun.

"Di sana juga ada imbauan untuk tidak mencoblos yang bukan muslim enggak boleh karena tidak boleh ditekan enggak boleh menekan. Tidak boleh bicara seperti itu karena itu bukan kampanye juga, itu minggu tenang", pungkas Iriawan.

Sebelumnya Kapolda memperingatkan, aksi yang dapat mengganggu ketertiban umum atau bisa memicu konflik Pilkada Serentak 2017 di Jakarta.

Jika larangan Polda Metro Jaya tak dilaksanakan massa, Iriawan mengancam akan membubarkan secara paksa saat aksi berlangsung.

Menurutnya, pembubaran secara paksa sesuai Pasal 16 UU Nomor 9 Tahun 1998. (Liputan6)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.