Ketua GNPF MUI dipanggil polisi untuk pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan cuci uang

Ketua GNPF MUI, Ustadz Bachtiar Nasir

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Ustadz Bachtiar Nasir (UBN), dipanggil Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau money laundrying.

Direktorat II Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memang tengah melakukan penyidikan.

Kasus yang dimaksud adalah dugaan pencucian uang terkait dana sumbangan masyarakat bagi Aksi Bela Islam yang ditampung di Yayasan Keadilan untuk Semua atau Yayasan Justice for All.

Diduga ada pengalihan kekayaan atau aset yayasan itu yang menjadi tindak pidana pencucian uang.

"Nama yayasannya, Yayasan Keadilan untuk Semua", kata Direktur II Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agung Setya, dikutip Tribunnews.

UBN sebetulnya dipanggil dalam pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Subdit TPPU/money laundering Dittipideksus Bareskrim hari Rabu kemarin.

UBN akan diperiksa soal pengalihan kekayaan yayasan kepada pembina, pengurus dan pengawas, baik dalam bentuk gaji, honorarium atau hal lain yang bernilai uang.

Namun, UBN tidak memenuhi panggilan karena pihaknya merasa ada kesalahan pada surat itu.

Surat panggilan juga baru dikirimkan dua hari sebelum jadwal hari-H pemeriksaan. Pihak UBN juga menilai kasus dipaksakan cepat dari laporan masyarakat.

Namun menurut Brigjen Agung, penyelidikan bukan dari pelaporan, melainkan dari temuan adanya bukti penyimpangan dugaan TPPU.

"Banyak data dari macam-macam. Dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) juga ada", ungkapnya.

Ia mengklaim, sejumlah temuan penyidik terkait dugaan penyimpangan kekayaan atau aset yayasan akan menjadi pendalaman materi dalam pemeriksaan saksi, termasuk kepada UBN.

Anggota tim advokasi GNPF-MUI, Kapitra Ampera, meyakinkan pihaknya bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana sumbangan dari umat itu.

"Kedua ini menyangkut dengan Yayasan Keadilan untuk Semua. Kebetulan dipakai untuk menampung sumbangan-sumbangan dari masyarakat dalam Aksi Bela Islam II dan III. Insya Allah, ini bisa dipertanggungjawabkan oleh pengurus GNPF", kata Kapitra Ampera.

Kapitra Ampera hadir di Kantor Bareskrim sebagai perwakilan Ketua GNPF-MUI, Bachtiar Nasir, yang dipanggil penyidik untuk menjalani pemeriksaan.

Ia menduga, UBN selaku Ketua GNPF-MUI dipanggil karena ingin menggali perannya di Yayasan Keadilan untuk Semua.

Kapitra meyakinkan, Bachtiar Nasir tidak terlibat dalam struktur pengurus yayasan Keadilan untuk semua, maupun dugaan pencucian uang yang tengah disidik Bareskrim Polri.

Selain itu, ada atau tidaknya nama Bachtiar Nasir dalam pengurus, bisa dilihat dari akta notaris jika yayasan tersebut terdaftar.

"Kami akan buktikan Bachtiar Nasir tak ada hubungannya dengan yayasan itu. Dia bukan pendiri, pembina, dan pengawas. Dan dia tidak masuk dalam struktur yayasan", katanya.

Soal asal-usul pengusutan kasus menurut temuan polisi, Kapitra menyambut baik asal sesuai hukum yang berlaku.

"Kami menyambut hangat saja. Selagi sesuai dengan prosedur hukum, kami siap datang untuk memenuhi panggilan", kata Kapitra.

Ia berharap jadwal ulang pemeriksaan UBN tidak dilakukan dalam waktu dekat, melainkan seusai pilkada. (Tribunnews)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.