Pulau yang dijadikan rencana lokasi penempatan warga Rohingya oleh Bangladesh dinilai tak layak huni

Penduduk Rohingya Myanmar yang menyeberang ke Bangladesh, meringkuk di sebuah kamar kamp pengungsi di Teknaf, dekat Cox Bazar. (alJazeera)

Bangladesh terus bergerak dalam rencana relokasi puluhan ribu pengungsi Rohingya Myanmar ke sebuah pulau terpencil. Padahal, terdapat peringatan pulau tersebut tidak layak huni dan rawan banjir.

Pemerintah telah membentuk sebuah komite terkait dan memerintahkan pihak berwenang agar membantu mengidentifikasi hingga pelaksanaan relokasi warga Rohingya dari Myanmar yang tidak berdokumen.

"Panitia akan membantu memindahkan pengungsi, baik yang terdaftar dan tidak terdaftar dari wilayah Myanmar, menuju Thengar Char dekat pulau Hatiya di distrik Noakhali", menurut perintah yang dikeluarkan oleh Divisi Kabinet Minggu lalu.

Rencana relokasi menimbulkan kemarahan dari tokoh masyarakat Rohingya. PBB juga menyebut relokasi paksa ini "sangat rumit dan kontroversial".

Hatiya berada di muara Sungai Meghna, sembilan jam perjalanan dari kamp-kamp perlindungan Rohingya saat ini.

232.000 Muslim Rohingya (baik yang terdaftar maupun tidak) sudah tinggal di Bangladesh sebelum tejadi kekerasan militer Myanmar di negara bagian Rakhine Oktober lalu.

Kebanyakan pengungsi Bangladesh harus hidup di lingkungan kumuh kamp-kamp pengungsian, distrik Bazar Cox. Lokasi itu berbatasan langsung dengan negara Rakhine dan dekat resor wisata terbesar Bangladesh.

Bangladesh juga meminta pejabat daerah perbatasan agar mengidentifikasi penyusup ilegal dari Myanmar.

"Itu adalah langkah-langkah pencegahan agar mereka (pengungsi) tidak menyebar dan bergaul dengan penduduk setempat", tertulis di surat perintah tertanggal 26 Januari.

"Pengungsi yang teridentifikasi harus ditangkap atau ditempatkan kembali ke kamp jika mereka mencoba pergi keluar batas yang ditetapkan", lanjut pernyataan.

Ide relokasi pengungsi mulai muncul sejak tahun 2015, namun ada tuduhan pulau relokasi belum siap dihuni manusia.

Seorang pejabat wilayah mengecam gagasan tersebut. Ia mengatakan, pulau seluas 2.430 hektar ini "hanya dapat diakses selama musim dingin dan menjadi surga bagi bajak laut".

Pihak berwenang kemudian menanam pohon untuk menjaga tanah dari air pasang dan banjir, namun upaya tersebut setidaknya membutuhkan waktu satu dekade, ujar pejabat itu.

"Ini benar-benar (terus) banjir selama musim hujan. Mengirim orang untuk tinggal di sana merupakan ide yang buruk", kata pejabat itu. (Al-Jazeera)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.