Pihak berwenang memerintahkan pedagang berhenti membuat dan menjual burqa

Gambaran mengenai atribut yang akan dilarang (Arabnews)
Maroko mengeluarkan larangan untuk produksi dan penjualan kerudung Muslimah yang menutupi muka secara penuh, seperti burqa, dilansir dari Arab News.

Belum ada pengumuman resmi dari pemerintah, namun media mengabarkan aturan Kementerian Dalam Negeri itu akan berlaku minggu ini.

"Kami telah mengambil langkah melarang impor, manufaktur dan pemasaran produk garmen ini di semua kota-kota Kerajaan", menurut situs berita Le360, mengutip seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Larangan diduga didorong oleh kekhawatiran keamanan,

"Karena banyak penjahat menggunkan pakaian ini untuk melakukan kejahatan mereka", kata berita itu.

Kebanyakan wanita di Maroko lebih memilih jilbab yang tidak menutupi wajah.

Jenis niqab masih dipakai di kalangan Islamis dari daerah utara. Dimana, ribuan orang dari sana pergi berperang di Suriah dan Irak.

Di beberapa wilayah komersial Casablanca, yang merupakan ibukota ekonomi, pejabat Kementerian Dalam Negeri melakukan "kampanye peningkatan kesadaran" pada para pedagang tentang keputusan baru tersebut, menurut situs Media 24.

Di Taroudant, Maroko selatan, pihak berwenang memerintahkan pedagang berhenti membuat dan menjual burqa dalam waktu 48 jam.

Pengecer di utara kota Ouislane dilaporkan telah menerima petunjuk yang sama.

Kelompok Salafi menyatakan kekhawatiran larangan ini akan diperluas hingga larangan niqab (cadar yang masih memperlihatkan sebagian wajah).

"Apakah Maroko akan melarang niqab yang telah dipakai perempuan Muslim selama lima abad?", Tulis seorang tokoh Salafi, syeikh Hassan Kettani di Facebook.

"Jika benar itu akan menjadi bencana", tambahnya.

Oussama Boutaher, koordinator pembela tahanan Muslim, mengatakan larangan burqa sebagai "diskriminasi".

"Ini menunjukkan bahwa kita dianggap warga kelas dua. Ini serangan kebebasan individu, meskipun Maroko telah menandatangani sejumlah protokol internasional tentang hak asasi manusia", katanya kepada AFP.

"Contoh kami bukan Afghanistan, tapi nabi dan para pengikutnya", tambah Boutaher.

Namun, anggota parlemen sekuler Nouzha Skalli, menyambut larangan sebagai "langkah penting dalam memerangi ekstremisme agama".

Dewan Tinggi Ulama, yang merupakan otoritas keagamaan tertinggi Moroko, belum mengomentari isu pelarangan ini. (Arabnews)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.