Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menyesalkan adanya pemblokiran

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (kanan).
Kebijakan pemerintah mengontrol pemberitaan media online memunculkan tanda tanya tentang prosedur pemblokiran dan konten yang dilarang.

Seperti dilansir Hidayatullah, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menyesalkan adanya pemblokiran itu.

Fadli menyatakan, pemblokiran yang sewenang-wenang selain bisa melanggar konstitusi, juga mengancam kebebasan berpendapat yang telah dibangun.

“Kebijakan pemblokiran harus dijalankan secara transparan, serta harus melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan”, jelas Fadli Zon, Selasa (03/01).

Menurutnya, Kemenkominfo punya tata kelola yang harus dijalankan sebelum melakukan pemblokiran.

"Ada proses pendahuluan", jelasnya. Baik itu verifikasi, pemanggilan pengelola situs, hingga akhirnya diputuskan, apakah cukup dengan peringatan keras atau layak mendapatkan sanksi pemblokiran.

“Para pengelola situs juga memiliki identitas yang jelas dan resmi. Bisa ditelusuri. Sehingga tidak sulit untuk melakukan verifikasi dan pemanggilan. Pemerintah harus melakukan sesuai prosedur, agar tidak subjektif”, kata Fadli.

Ia menekankan, publik berhak tahu prosedur serta alasan pemblokiran.

Karena dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diatur bahwa masyarakat berhak mengetahui dasar dari setiap keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah. (Hidayatullah)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.