Houthi dan loyalis mantan diktator Abdullah Saleh mengambil 300 miliar Rial Yaman dari bea cukai, perdagangan, telekomunikasi, penjualan rokok dan pabrik semen

ilustrasi (tentara yaman di kota al-Mokha, Arab News)

Milisi Syi'ah Houthi mengeksploitasi bisnis dan menggunakan dana bank untuk membiayai perang mereka, menurut Perdana Menteri Yaman Ahmed Obeid bin Daghr.

Menurutnya, Houthi dan loyalis mantan diktator Abdullah Saleh mengambil 300 miliar Rial Yaman dari bea cukai, perdagangan, telekomunikasi, penjualan rokok dan pabrik semen.

Daghr juga menuduh Houthi mengeksploitasi sektor manufaktur hingga jasa pribadi, sehingga mereka meraih royalti lebih besar.

Dana tersebut seharusnya berada di bawah kendali pemerintah sah.

Penguasaan sepihak Houthi atas keuangan dinilai akan merugikan kehidupan masyarakat Yaman, dan memungkinkan mereka menyelundupkan senjata berat yang dibeli dari uang rakyat.

Daghr mendesak Houthi dan loyalis Saleh berhenti mengontrol cabang bank sentral di ibukota Sana'a secara ilegal.

Pemberontak Syi'ah juga dituduh telah melakukan penerapan hukum secara ilegal.

Hari Kamis, Duta Besar Yaman untuk PBB Khaled al-Yamani menyebut pemberontak menggunakan hukuman kolektif pada warga Yaman yang berada di daerah kendali mereka.

Yaman berubah menjadi penjara besar bagi ribuan jurnalis, mahasiswa, aktivis, akademisi dan politisi yang mendekam di pusat penahanan milisi.

"Pemberontak, selama dua tahun terakhir, telah menghabiskan sumber daya negara sembari menjarah miliaran uang dari bank sentral. Hal ini mendorong pemerintah Yaman memindahkan bank sentral ke ibukota sementara di Aden", kata al-Yamani dalam pidato di PBB.

"Pemerintah bekerja selama dua bulan terakhir agar bisa membayar gaji pegawai negeri sipil dan militer. Pemberontak berupaya menghukum warga Yaman yang bekerja sama dengan pemerintah dalam memfasilitasi pembayaran gaji", lanjutnya.

Seperti diketahui, Houthi dibantu loyalis Saleh mencaplok secara sepihak ibukota Sana'a pada September 2014. Mereka mengklaim melakukan revolusi melawan "pemerintah korup".

Houthi dan Saleh juga membuat semacam pemerintahan tandingan di daerah kekuasaannya, namun hal itu dianggap ilegal oleh berbagai pihak. (Arabnews)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.