NU termasuk yang paling awal mengakui Presiden sebagai 'waliyyul amri darurat' dengan dalih, pemerintah berperan jadi wali hakim untuk akad nikah perempuan tanpa wali

Soekarno dan Haji Agus Salim

Soekarno adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh di Indonesia. Saat masih hidup sebagai politisi pendiri bangsa dan presiden, hingga setelah kematiannya menjadi “ruh” politik berbagai parpol. Namanya harum di hadapan rakyat bumi Nusantara.

Kaum nasionalis membanggakan kepiawaian Bung Karno karena membuat entitas Indonesia bisa berdiri. Ia “memerangkap”  sekaligus merangkul berbagai kelompok untuk mendirikan Republik yang diinginkan.

Bung Karno melobi semua pihak, termasuk hingga ke Aceh.

Daerah ini punya sisi paling menarik daripada wilayah lain di Hindia Belanda. Aceh adalah salah satu tempat terakhir di Nusantara yang jatuh ke tangan kolonial.

Sisa-sisa kekuatan politik independen masih kental di sana. Pada masa itu tak ada entitas Indonesia, tak ada kesatuan berdasar doktrin nasionalisme maupun rumusan Pancasila. Satu-satunya akar kuat yang mengikat Aceh dengan masyarakat Nusantara lainnya adalah solidaritas Islam (Ukhuwah Islamiyah).

Maka datanglah Soekarno ke bumi Serambi Mekkah itu. Beliau tidaklah menawarkan Pancasila atau nasionalisme yang masih sebiji Jagung demi menarik dukungan. Kepada Ulama terkemuka Daud Beureu’eh, Bung Karno menjanjikan hak atas penerapan Islam di tanah Rencong.

Ketika itu tak semua elemen di Aceh ingin merapat ke Jakarta, tapi pendekatan kepada sang Ulama sudah cukup membuat Aceh bergabung pada Republik dalam melawan serbuan Belanda. Rakyat Aceh menyumbang harta dan tenaga semampunya untuk menyokong Republik.

Namun politik akhirnya tinggal janji, 2 tahun setelah urusan dengan Belanda selesai, Aceh justru dibubarkan dan dilebur ke dalam provinsi Sumatera utara.

Sedangkan hak menerapkan Syari’at Islam seolah makin menjauh, karena hukum positif Indonesia mengadopsi hukum kolonial.

UUD dan Pancasila yang digolkan dianggap berasal dari versi kelompok sekuler. Umat Islam harus mengalah. Tak ada formalisasi ideologi Islam, selain hanya nilai yang diklaim “sudah menjiwai dasar negara”.

Badan Konstituante yang mewadahi kalangan Islamis dalam merumuskan dasar negara baru dibubarkan tanpa hasil. Buya Hamka hanya bisa berujar agar tegaknya Islam. Alhasil, peluang terakhir kalangan Islamis telah tertutup.

Bung Karno menguatkan kekuasaannya dengan ‘Demokrasi Terpimpin’.

Tengku Muhammad Daud Beureu'eh mengungkapkan kekecewaan lebih awal kepada Bung Karno. Mendeklarasikan bergabungnya Aceh dengan ‘Negara Islam Indonesia’ (NII) pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.

NII paling cepat bergerak melawan pemerintah pusat, Kartosoewirjo yang sejatinya merupakan teman Soekarno memang dikenal bersikap keras soal dasar negara. Baginya, “syariat Islam adalah harga mati”.

Itulah gambaran singkat hubungan Bung Karno dengan kolega-kolega seperjuangan dari sebagian kalangan Islam, yang merasa tak puas dengan dasar negara dan kebijakan lainnya.

Meski demikian, kalangan Islamis tidak melulu berkonfrontasi dengan pemerintahan Bung Karno. NU misalnya, selalu mengambil langkah persuasif dengan penguasa.

Bahkan NU termasuk yang paling awal mengakui Presiden sebagai 'waliyyul amri darurat' dengan dalih, pemerintah berperan jadi wali hakim untuk akad nikah perempuan tanpa wali.

Kepiawaian politik Bung Karno memang berhasil menyatukan Republik, meski ada catatan kekecewaan berat dari sejumlah kalangan Islamis.

Walaupun berbeda pendapat dengan rekan-rekan Muslimnya, bukan berarti Soekarno bukan Islam. Secara personal ia adalah seorang Muslim. Soekarno memahami dengan sangat baik pokok-pokok ajaran Islam dan menjalankan ke-Islaman.

Ia juga punya kedekatan dengan Muslim modernis, Muhammadiyah. Mengaku bergabung dengan Islam modernis itu sejak 1938.

Hanya saja, dalam ranah politik dan negara, Bung Karno bukanlah seorang tokoh politik Islam.

Kronologi awal Founding Father
Soekarno lahir di keluarga Jawa-Bali, dengan latar keluarga ayah Muslim dan keluarga ibu yang beragama Hindu.

Masa kecilnya dihabiskan dengan menimba ilmu di sekolah-sekolah modern Belanda. Perkenalannya dengan dunia perjuangan terjadi ketika tinggal di tempat Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto, seorang pendiri Sarekat Islam. Soekarno sudah dekat dengan kalangan Islamis sejak muda.

Selain Soekarno, pondokan HOS juga menggembleng sejumlah pemuda lain yang kelak menjadi tokoh di masanya. Yaitu Semaoen, Muso, Alimin di pihak kiri (Sosialis/Komunis) dan Kartosuwiryo yang Islamis sangat ketat.

Bakat Soekarno adalah di atas panggung atau podium, orasinya menggebu dan menghanyutkan pendengar.

Dalam perkembangan zaman Soekarno lah yang “memenangkan” perlombaan dengan teman-temannya, ia merealisasikan gagasan-gagasan besarnya ke dalam Republik.

Bung Karno menjadi Presiden selama 22 tahun.

Perumusan Pancasila
Perbedaan pandangan politik dan ideologi telah terjadi sejak perumusan dasar negara lewat BPUPKI, badan persiapan kemerdekaan yang dibentuk di akhir pendudukan Jepang.

Bung Karno, pada 1 Juni 1945 menjadi tokoh yang mencetuskan istilah ‘Pancasila’ dan mengusulkan poin dasar negara menurut versinya.

Namun, konsep Pancasila sebetulnya terus berkembang diantara tokoh-tokoh perumus yang terbelah. Terutama bagaimana realisasi hubungan negara dan agama di dasar negara Indonesia nantinya.

Kalangan nasionalis Islami menginginkan diterapkannya hukum syariat dan Islam menjadi dasar negara.

Hal itu bertentangan dengan keinginan komunitas non-Islam yang tersebar di Indonesia timur. Sementara kaum nasionalis sekuler ingin membentuk negara dengan wilayah dan dukungan seluas-luasnya dari elemen-elemen masyarakat di bekas Hindia Belanda.

Tanggal 22 Juni 1945, ditemukan kata sepakat bernama “Piagam Jakarta”, dengan bunyi sila pertama adalah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Artinya Indonesia menjadi negara bangsa (National State), tapi negara ini memiliki tanggung jawab mengurus umat Islam (mayoritas) agar menjalankan agamanya dengan benar.

Atau negara harus mengakomodir berlakunya syariat Islam, sehingga hukum negara membuka seluas-luasnya formalisasi syariat sebagai sumber hukum utama terkait kepentingan reliji umat Islam.

Posisi Soekarno dalam perdebatan dasar negara ini bisa dibilang “netral”. Dalam artian, walau bukan di kubu Islamis, namun ia tak mau dasar negara Indonesia tidak mengakomodir mayoritas Muslim.

Piagam Jakarta disepakati panitia 9 BPUPKI, termasuk Soekarno sendiri.

Akan tetapi, kesepakatan ini buyar setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Kelompok Kristen yang diwakili AA. Maramis mempermasalahkan sila pertama yang menyebut “syariat Islam”. Ia melobi kaum nasionalis agar merevisinya.

Ditambah adanya isu ancaman lain, bahwa wilayah Timur Indonesia bisa batal bergabung dengan Indonesia jika ada penerapan syariat.

Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Bung Karno ikut dilobi Maramis, namun tidak menyanggupi mengkompromi ulang dengan pihak Islamis. Karena piagam Jakarta sudah disepakati.

Akhirnya Mohammad Hatta yang bersedia melobi kalangan Islam, sehingga dihapuslah 7 kata “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Setelah itu, jadilah Pancasila yang dikenal di Indonesia sampai masa kini. Paragraf-paragraf Mukadimah di piagam Jakarta diadopsi ke dalam “Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945” (konstitusi).

Kalangan Islamis menganggap Pancasila sebagai bentuk perjanjian bernegara. Meskipun tidak (secara eksplisit) menyebut tentang Islam atau syariat, tetapi itu harus mewadahi kepentingan umat Islam dan nilai-nilai relijiusnya.

Berbeda Islamis berbeda pula nasionalis sekuler. Di masa itu, Pancasila ibarat menjadi karet yang penafsirannya sesuai akar ideologi masing-masing kubu (bahkan di masa selanjutnya, Partai Komunis Indonesia (PKI) pun membuat pengakuan untuk menerima Pancasila sebagai ideologi negara).

Perang 1945-1949
Kedatangan kembali pemerintah Belanda ke Indonesia untuk mengklaim hak “de Jure” atas Nusantara melenyapkan bekas perdebatan mengenai dasar negara. Semua elemen Indonesia, baik Islamis, nasionalis sekuler, hingga Komunis (PKI), memperoleh musuh bersama.

Musuh itu adalah pasukan asing sekutu yang diboncengi militer kerajaan Belanda. Mereka memang baru saja memenangkan Perang Dunia ke-2.

Umat Islam menganggap Belanda adalah kafir penjajah, sehingga sah lah perang sabil, atau jihad fi sabilillah. Muslim nasionalis pasti menentang Belanda. Hampir tak beda jika mereka memekikkan takbir bersama.

Sedangkan Komunis selalu punya agendanya sendiri. Tahun 1948, PKI Muso justru meluncurkan pemberontakan di Madiun. Mendeklarasikan poros kekuasaan Komunis dan agitasi massa.

Ia ingin Indonesia merapat ke Soviet agar memperoleh bantuan untuk melawan Belanda. Tindakan ilegal itu segera ditumpas oleh Tentara.

Masa ini disebut “perang mempertahankan kemerdekaan”. Masa ini pula Bung Karno mendekati Aceh lewat Tengku Daud Beureu’eh.

Perang berakhir pada tahun 1949, Indonesia disodori bentuk negara RIS atau Republik Indonesia Serikat (negara Federal) oleh Belanda dalam proses pengakuan de jure.

Republik Indonesia dijadikan sebagai salah satu bagian RIS. Kemerdekaan diperoleh secara de facto dan de jure. Akhirnya RIS hanya jadi legalitas sesaat, karena langsung dibubarkan pada 17 Agustus 1950.

Nasakom dan Soekarno
Setelah perginya Belanda dan pembubaran RIS, Indonesia mengalami fase politik paling dinamis akibat sistem Parlementer dan penerapan konstitusi sementara (UUDS).

Pemilu pertama digelar tahun 1955 saat didera pemberontakan NII.

Pemilu itu dimenangkan oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) pimpinan Soekarno. Disusul Masyumi, lalu Nahdlatul Ulama (NU) di urutan 3. Yang mengejutkan adalah PKI meraih posisi ke-4. Serta berbagai partai kecil melengkapi sekitar 260 anggota parlemen.

Selain pemilihan anggota parlemen (DPR), tahun 1955 juga dilakukan pemilihan badan Konstituante yang akan bertugas menyusun ulang konstitusi Indonesia.

Sama dengan saat perdebatan dasar negara, pembentukan konstitusi baru ini juga dipenuhi perdebatan. Kebuntuan terjadi, voting gagal mencapai kuorum minimal 2/3 anggota.

Secara garis besar, terulang lagi kubu Islamis dan kubu sekuler saling berbeda pendapat.

Akhirnya Soekarno mengeluarkan dekrit 1959 yang membubarkan Konstituante dan mengadopsi ulang UUD 1945. Dekritnya lancar terlaksana karena didukung militer.

Setelah Konstituante bubar, Bung Karno justru mempersempit gerak partai, bahkan membubarkan DPR di tahun 1960. Lalu membentuk parlemen yang sesuai keinginannya. Memperkuat kekuasaan Presiden di dalam Demokrasi Terpimpin.

Masa ini makin kuat bibit perseteruan antara PKI dan umat Islam. Masyumi adalah partai Islam yang paling keras penentangannya terhadap Komunis.

Sebaliknya PKI dengan cerdik menempatkan diri di pihak pemerintah. Ideologi politik-ekonomi Soekarno memang cenderung sosialis, yang mana PKI lebih pintar memanfaatkan itu untuk menjalankan intriknya.

Demi memperoleh kepercayaan, PKI tak tanggung-tanggung dalam mengerahkan dukungan pada Demokrasi Terpimpin.

Bung Karno juga dekat ke poros Komunis internasional, ia mendekat dengan Uni Soviet dan China. Terlebih saat terjadinya perang perebutan Irian Barat melawan Belanda. RI memborong peralatan militer buatan Soviet.

Soekarno sendiri telah melihat polarisasi konflik Islam vs Komunis yang bisa menghancurkan negara. Dengan ditengahi kutub nasionalisnya, ia coba menengahi dengan menghidupkan lagi apa yang disebutnya sebagai Nasakom (Nasionalis, Agamis dan Komunis). Cetusan ini diharap bisa mencegah konflik horizontal.

Namun Nasakom kerap dipandang sebagai upaya Soekarno memperkuat kekuasaannya dengan mengikat 3 kutub politik tadi di bawah Demokrasi Terpimpin.

Ia ibarat ingin berkata: “ Menerima Nasakom dan Pancasila itu solusi perbedaan kalian,
sedangkan Soekarno itulah yang mencetuskan, maka ia yang bisa dipercaya melaksanakan itu!”

Tetapi di lapangan, Nasakom dimanfaatkan oleh PKI. Ulama sulit memberi restu. Partai Islam terkuat Masyumi akhirnya dihabisi.

Memang masih ada kekuatan Islam lain yang diakui pemerintah, seperti NU dan Muhammadiyah, tapi dibubarkannya Masyumi membuat kekuatan Islam melemah tajam.

Hasil pemilu 1955 kursi Islamis di parlemen (Masyumi + NU), melebihi PNI dan PKI. Sedangkan pasca pembubaran, DPR yang dibuat Soekarno menciutkan suara Islamis. Suara politik Islam hanya jadi suara pelengkap daripada pendebat.

Menurut Prof. Yusril Ihza Mahendra, meskipun Masyumi telah membubarkan diri, dan tokoh-tokohnya yang terlibat PRRI memenuhi tawaran amnesti dan menyerah, namun perlakuan terhadap mereka jauh dari janji hukum dan keadilan.

Tokoh-tokoh Masyumi yang menyerah itu, Natsir, Sjafruddin Prawiranegara dan Boerhanoeddin Harahap. Bahkan mereka yang tidak terlibat PRRI seperti Prawoto, Mohamad Roem, Yunan Nasution, Isa Anshary, Kasman Singodimedjo, Buya Hamka dan yang lain, juga ditangkapi tanpa alasan jelas. Seperti tuduhan makar, mengkritik pemerintah atau anti Nasakom.

Di mata Islamis saat itu, Bung Karno terlihat sebagai diktator baru dan yang lebih berbahaya adalah menguatnya lobi PKI pada pemrintahannya. Isu-isu angkatan kelima mempersenjatai buruh/petani dilempar Komunis.

Yang juga menyakitkan, pelaksanaan pembubaran Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) harus dilakukan sendiri. Sebab jika dalam 100 hari tidak dilakukan, maka partai itu dianggap sebagai kelompok  terlarang.

Salah satu Ulama Islam yang ditangkap Soekarno adalah Buya Hamka. Sang Ulama kharismatik ini dijebloskan di balik jeruji besi karena rajin mengkritik pemerintah dan PKI. Saat di penjara, Buya menyelesaikan karya fenomenalnya, tafsir al-Azhar.

Kedekatan dengan PKI membuat Bung Karno seolah lupa pada sikapnya di awal berdiri Republik, bahwa umat Islam harus diakomodasi.

Nasionalisme Indonesia harus disadari bahwa batang lehernya adalah umat Islam. Jika ini ditinggalkan, maka leher Indonesia itu sendiri yang disakiti.

Akhir masa
Waktu berubah cepat, roda berputar tanpa henti. PKI akhirnya menjadi pesakitan setelah meluncurkan pemberontakan gagal.

Mereka tidak menyasar Soekarno, sebab yang ingin dihabisi adalah TNI AD. Kekuatan terakhir yang bisa menghalangi ambisi Komunis menguasai total negara di masa depan. Saat itu Bung Karno terus berbaik sangka kepada PKI.

Pemberontakan gagal itupun segera memperoleh reaksi.

PKI jadi bahan buruan. Pihak-pihak yang bertahun-tahun terus dijahili berbalik memiliki legitimasi menghabisi Komunis. Terutama oleh kalangan Islamis.

Mayor Jenderal Soeharto mendapat “Durian runtuh” dalam tugas menghabisi PKI, setelah lowongnya petinggi Angkatan Darat akibat pembunuhan 30 september.

Masa segera berubah, Bung Karno telah kehilangan jabatan. MPRS memberhentikannya. Rejeki Jenderal Soeharto jadi penguasa baru.

Bung Karno bukan Komunis, tapi akibat ulah PKI ia ikut tergusur dari kekuasaannya.

Di masa inilah ia menemukan kembali jati dirinya, bahwa ia adalah seorang Muslim, bahwa ia harus dekat dengan Ulama. Politik yang serba sekuler telah menjauhkannya dari rumah sendiri.

Ia menikah dengan cara Islam, naik haji, shalat, puasa istrinya Fatimah (Fatmawati) adalah putri tokoh Muhammadiyah. Maka ketika wafat pun harus direstui dengan cara Islam, bukan restu politik bernegara.

Buya Hamka, Ulama yang pernah dipenjarakan itu diminta agar men-shalatkan jenazahnya ketika wafat nanti.

Tak ada dendam Buya untuk Bung Karno. Hamka juga ingin bertemu Soekarno.

Akhirnya, 16 Juni 1970, Ajudan Soeharto, Mayjen Soeryo datang menemui sang Ulama di Kebayoran. Tamu itu membawa secarik kertas. Mungkin sebuah pesan terakhir dari Soekarno.

Dipandangnya kertas itu, lalu dibaca pelan-pelan oleh Buya.

“Bila aku mati kelak, minta kesediaan (Buya) Hamka untuk menjadi imam shalat jenazahku”, (Soekarno)

Iya, Soekarno telah wafat. Meninggalkan sebuah pesan untuk Ulama Islam. Dan sang Ulama menyanggupi.

Di hadapan Buya Hamka telah terbujur jasad Soekarno. Kematian itu begitu dekat, kampung halaman kaum Muslimin adalah akhirat.

Buya memimpin shalat jenazah, memenuhi keinginan terakhir Soekarno.

Mungkin itulah isyarat permohonan maaf Soekarno.

Buya Hamka memaafkan, Soekarno dianggapnya sebagai saudara sesama Muslim hingga akhir hayat. Berhak mendapat hadiah doa ampunan dan kebaikan.

(Dari berbagai sumber)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.