Ridwan Kamil mengancam kelompok PAS akan dilarang di Bandung jika tidak meminta maaf


Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ormas keagaaman pada acara kebaktian di gedung Sasana Budaya Ganesha, Bandung 6 Desember lalu ditanggapi sangat serius oleh Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil.

Pemerintah kota Bandung menggelar rapat dengan pemangku kepentingan terkait praktik beribadah agama dan pihak kepolisian.

Rapat tersebut diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bandung dengan MUI, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB), Forum Silaturahmi Ormas Islam (FSOI), Kementerian Agama Kantor Wilayah Kota Bandung, Bimas Kristen Kementerian Agama Jawa Barat, Polrestabes Bandung, dan Kejaksaan Negeri Kota Bandung, tertanggal 8 Desember 2016.

Esok harinya, Pemkot Bandung juga menggelar rapat dengan Komnas HAM terkait diberhentikannya acara Kebaktian Kebangunan Rohani di Gedung Sasana Budaya Ganesha, 6 Desember 2016 lalu.

Melalui akun Facebooknya, Ridwan Kamil merilis hasil rapat pada Sabtu (10/12) pukul 00.00 WIB.

Berikut rilis yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bandung berdasarkan hasil gelar rapat sejak Kamis, 8 Desember 2016.

Melaporkan hasil rapat dan kesepakatan antara Pemkot Bandung dengan MUI, FKUB, FSOI, Kemenag Kota Bandung, Bimas Kristen Kemenag Jawa Barat, Polrestabes Bandung dan Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 8 Desember 2016.

Hasil rapat antara Pemkot Bandung dan Komnas HAM tanggal 9 Desember 2016, terkait permasalahan kegiatan KKR di Sabuga tanggal 6 Desember 2016,

Dengan ini dipermaklumkan:

1. Kegiatan ibadah keagamaan TIDAK memerlukan izin formal dari lembaga negara, cukup dengan surat pemberitahuan kepada kepolisian.

2. Kegiatan ibadah keagamaan DIPERBOLEHKAN dilakukan di gedung umum, selama sifatnya insidentil. SKB 2 Menteri 2006 hanyalah tata cara untuk pengurusan ijin Pendirian Bangunan Ibadah permanen/sementara.

3. Tidak boleh ada kelompok masyarakat sipil yang melakukan pembatasan, perintangan, unjuk rasa atau melakukan kegaduhan terhadap kegiatan ibadah keagamaan yang sudah legal karena melanggar KUHP pasal 175 dan 176, dengan hukuman kurungan badan maksimal 1 tahun 4 bulan.

4. Kehadiran secara fisik di ruangan peribadatan KKR oleh sekelompok warga yang tergabung dalam Ormas Pembela Ahli Sunah (PAS) di tanggal 6 Desember 2016, adalah pelanggaran hukum KUHP. Seburuk-buruknya situasi yang berhak melakukan pemberhentian kegiatan keagamaan dengan alasan hukum yang dibenarkan hanyalah aparat negara bukan kelompok masyarakat sipil.

5. Sesuai UU 17 Tahun 2013 tentang Keormasan, Ormas dilarang menebarkan rasa permusuhan terhadap suku, agama, RAS dan golongan. Karenanya Pemkot Bandung memberi sanksi kepada Ormas PAS dengan 2 tahap sanksi sesuai aturan: Tahap persuasif dan Tahap Pelarangan Organisasi.

6. Tahap persuasif: dalam rentang waktu 7 hari, Pihak Ormas PAS diwajibkan memberikan surat permohonan maaf kepada panita KKR dan menyatakan kepada pemkot Bandung akan mengikuti semua peraturan perundangan-undangan dalam berkegiatan sebagai Ormas di wilayah hukum Negara Indonesia.

7. Apabila Ormas PAS menolak memberikan surat pernyataan, maka Pemkot Bandung yang secara hukum diberi kewenangan oleh UU 17 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, akan memaklumatkan PELARANGAN berkegiatan di wilayah hukum Kota Bandung kepada ormas PAS.

8. Sesuai rekomendasi Komnas HAM, aspek dugaan pelanggaraan hukum oleh Ormas PAS atas situasi ini agar dilakukan secepatnya dan sebaik-baiknya oleh pihak kepolisian.

9. Meminta MUI, FKUB dan FSOI untuk mengintensifkan forum dialog antara kelompok umat beragama di Kota Bandung.

Demikian kesepakatan bersama yang diambil dengan seadil-adilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai tindak lanjut dari permasalahan kegiatan KKR yang terjadi tanggal 6 Desember 2016 di Sasana Budaya Ganesha.

Hatur Nuhun

Sebelumnya versi polisi, masalah mulai muncul ketika kebaktian yang kedua akan dilakukan kembali pada pukul 19.00 WIB.

Kelompok yang menamai diri mereka Pembela Ahlu Sunnah dan Dewan Dakwah Indonesia mendatangi gedung dengan sekitar 300 orang.

Dengan sigap, pihak kepolisian langsung melakukan mediasi dengan kedua pihak antara ormas dan pihak gereja.

Hasil mediasi memutuskan bahwa kebaktian pada malam hari harus dihentikan karena kurangnya kelengkapan adminidtrasi dari pihak penyelenggara.

"Hasil mediasi dicapai kesepakatan kegiatan kebaktian malam itu dihentikan karena ada beberapa syarat administratif yang belum dipenuhi dan sudah sepakat akan dilanjutkan di hari mendatang dengan syarat yang sudah lengkap", ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Kombes Rikwanto. (Antaranews)
Share To:

Taufiq Risalah

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.