AS yang biasa memveto Resolusi terkait Israel kali ini memilih abstain

Pembangunan pemukiman Israel di wilayah Tepi Barat (22/12/2016, Reuters)

AS akhirnya memberi izin pada DK PBB untuk mengadopsi rancangan resolusi mengenai Israel, Jum'at (23/12).

Rancangan tersebut ditujukan untuk menghentikan perkembangan pemukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina.

Disebutkan bahwa, pemukiman Israel "tidak memiliki validitas hukum dan merupakan pelanggaran yang mencolok atas hukum internasional".

14 negara anggota DK setuju pada rancangan tersebut, sedangkan AS yang biasa memveto Resolusi terkait Israel kali ini memilih abstain.

Resolusi diajukan oleh Selandia Baru, Malaysia, Venezuela, dan Senegal, setelah Mesir menarik kembali usulannya, karena adanya tekanan dari Israel dan Presiden AS terpilih, Donald Trump.

"Ini adalah hari kemenangan bagi hukum internasional, kemenangan bagi bahasa beradab dan negosiasi, serta penolakan penuh atas pasukan ekstrimis di Israel", kata Ketua Perundingan Palestina, Saeb Erekat, dikutip Reuters.

Namun, Perdana Mentri Israel, Benjamin Netanyahu dengan tegas menolak resolusi.

"Israel menolak resolusi anti-Israel yang memalukan ini dan tidak akan mematuhi ketentuan-ketentuannya", katanya.

Netanyahu telah mendorong perluasan pemukiman Yahudi di wilayah yang direbut Israel dalam perang 1967.

"Pada saat DK PBB tidak melakukan apapun atas pembantaian setengah juta orang di Suriah, mereka, dengan memalukan, bersekongkol atas demokrasi satu-satunya demokrasi di Timur Tengah, yaitu Israel, dan menyebut Tembok Barat sebagai wilayah yang diduduki", tambah Netanyahu.

Setelah pemungutan suara, Netanyahu menginstruksikan duta Israel di Selandia Baru dan Senegal agar kembali ke Israel untuk konsultasi.

Ia juga memerintahkan pembatalan rencana kunjungan dari menteri luar negeri Senegal dan pembatalan semua program bantuan ke Senegal.

Sekjen PBB Ban Ki Moon telah menyetujui resolusi ini. Duta Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, meminta Israel dapat mematuhi hukum internasional.

Sikap AS
Aksi AS ini dilakukan pada penghungjung masa kepemimpinan Obama sebagai Presiden. Hal ini juga meruntuhkan tradisi perlindungan AS selama ini.

Abstainnya AS juga dinilai sebagai sikap Obama atas hubungan sengit yang dimiliki dengan Netanyahu.

Yang mana upaya AS menciptakan solusi dua negara, agar Palestina dan Israel dapat hidup berdampingan, dinilai sia-sia.

Obama juga menghadapi tekanan dari anggota parlemen AS untuk memveto langkah tersebut. Ia dikritik setelah pemungutan suara, baik Demokrat maupun Republik.

Duta Besar Amerika untuk PBB, Samantha Power mengatakan, AS tidak memveto resolusi itu karena "mencerminkan fakta di lapangan dan bersikap konsisten atas kebijakan AS baik dari partai Republik maupun Demokrat"

Sementara Trump telah mengintervensi masalah ini bahkan sebelum resmi menjabat.

Saat Mesir mengajukan usulan pertama kali, Donald Trump diketahui menghubungi Netanyahu dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, sehingga Mesir menarik kembali usulannya.

Setelah pemungutan suara berhasil dilakukan, Trump menulis pada twitternya, "Kepada PBB, akan ada perubahan yang terjadi setelah 20 Januari". (Reuters)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.