Sekitar 105 negara anggota menyetujui resolusi itu, sementara 15 negara menolak dan 52 lainnya abstain

Sekretaris jenderal PBB diwajibkan mengesahkan pembentukan panel baru ini dalam waktu 20 hari kedepan sejak resolusi ini diadopsi. Pembentukan panel ini akan didanai oleh PBB. (Reuters/Mike Segar)
Majelis Umum PBB sepakat membentuk sebuah panel untuk mengumpulkan bukti kejahatan perang di Suriah sebagai langkah awal menindak para pelaku yang terlibat dalam konflik selama hampir 6 tahun itu.

Sebuah resolusi tentang mekanisme investigasi kejahatan perang berhasil diadopsi pada sidang umum Rabu (21/12) waktu New York.

Sekitar 105 negara anggota menyetujui resolusi itu, sementara 15 negara menolak dan 52 lainnya abstain.

Indonesia dilaporkan bersikap abstain
Resolusi ini menjadi dasar hukum sebuah mekanisme internasional yang imparsial dan independen untuk menyelidiki serta menuntut para pihak bertanggung jawab.

Panel akan bekerja sama dengan Komisi Penyelidikan PBB, yang sebelumnya mengajukan sejumlah laporan berisi rincian kekejaman dalam perang itu.

Selanjutnya, panel akan mengumpulkan, mengkonsolidasikan, melestarikan, dan menganalisa bukti pelanggaran hukum kemanusiaan maupun pelanggaran HAM dari lapangan.

"Panel ini juga ditugaskan mempersiapkan sejumlah dokumen pendukung dalam penyelidikan dan penuntutan guna mempercepat proses pidana yang adil dan independen", kutip rancangan resolusi itu seperti dilansir AFP, Kamis (22/12).

Beberapa kelompok dari masyarakat sipil juga telah menyusun dokumen, daftar sanksi, dan rekaman video sebagai bukti yang dapat digunakan dalam pengadilan hukum nanti.

Mekanisme investigasi ini disiapkan oleh Liechtenstein, negara Eropa yang berbatasan langsung dengan Swiss dan Austria.

Selain itu, 58 negara termasuk Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Italia, Jerman serta kekuatan regional seperti Turki, Arab Saudi, dan Qatar, juga mendukungnya.

Dalam sidang umum itu, Duta Besar Liechtenstein Christina Wenaweser mengatakan, resolusi akan memastikan para penjahat perang tidak lepas dari pengadilan, yang selama ini gagal diwujudkan oleh Dewan Keamanan PBB.

Pasalnya, Rusia dan China pernah memveto permintaan DK PBB agar Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memulai investigasi kejahatan perang di Suriah. Moskow memang sekutu utama Basyar al Assad.

"Kami akhirnya berhasil mengambil langkah berarti untuk memenuhi harapan yang selama ini gagal dilakukan dalam waktu yang lama", kata Wenaweser.

Sekretaris Jenderal PBB diwajibkan mengesahkan pembentukan panel dalam waktu 20 hari sejak resolusi diadopsi. Pembentukan panel tersebut didanai oleh PBB.

Berbagai organisasi internasional pemerhati HAM dan perang di Suriah menyambut baik langkah PBB ini.

Menurut penasihat senior hukum internasional di Human Rights Watch, Balkees Jarrah, mekanisme ini membuka jalan akuntabilitas setelah bertahun-tahun kekejaman perang berlangsung.

"Pelaku kejahatan perang sekarang tahu bahwa bukti mereka akan dikumpulkan untuk mempercepat pemidanaan mereka", kata Jarrah.

Sementara itu, Duta Besar Suriah Basyar Jafaari mengecam resolusi itu dengan mengatakan bahwa mekanisme investigasi ini bertentangan dengan piagam PBB dan "jelas-jelas merupakan bentuk campur tangan urusan dalam negeri sesama anggota PBB".

Rusia, Iran, China termasuk negara yang menentang resolusi.

Selama ini serangan udara Rusia dituding kerap menargetkan warga sipil dan sejumlah fasilitas sosial seperti rumah sakit dan sekolah di Suriah.

Juga membunuh ratusan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. (CNN Indonesia/AFP)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.