Menurut oposisi, ini bukan masalah mengenai melindungi JFS, tapi karena tumpang tindih wilayah

Peta kontrol wilayah di Suriah

Terdapat kesimpang siuran mengenai pihak yang tergabung dalam kesepakatan genjatan senjata Suriah.

Gencatan senjata nasional yang ditengahi oleh Rusia dan Turki baru saja berlaku sejak Jum'at (30/12).

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, pemerintah Assad dan penentangnya telah menandatangani beberapa dokumen, termasuk gencatan senjata, persetujuan pengawasan, dan kesiapan perundingan.

Menurut sumber dari tentara rezim Assad, perjanjian gencatan tidak memasukkan kelompok yang dilabeli teroris (PBB) seperti ISIS dan Jabhah Fathu Syam (JFS), bekas Jabhah Nushrah dan al-Qaeda.

Menteri Pertahanan Rusia memberikan keterangan bahwa pihak oposisi yang menandatangani perjanjian adalah Failaqusy Syam, Ahrar Syam, Jaisyul Islam, Tsuwar Syam, Jaisyul Muhajidin, Jaisyul Idlib and Jabhah Syamiyah.

Namun, pihak oposisi berpendapat bahwa JFS harus diikutkan dalam perjanjian tersebut.

Juru bicara Jaisyul Nasr bersikeras perjanjian seharusnya hanya dikecualikan dari ISIS.

Hal serupa juga ditegaskan oleh kepala politik kelompok Tajamu Fastaqim, Zakaria Malahifji.

"Menurut oposisi, ini bukan masalah mengenai melindungi Jabhah Nushrah (JFS), tapi kami tidak bisa memisahkan mereka karena terdapat tumpang tindih wilayah", ujar Malahifji.

Anggota dewan politik FSA, Mamoun al-Haj-Mousa, mengatakan bahwa oposisi telah meminta agar tidak ada kelompok yang dikecualikan.

"Kita telah melihat Aleppo dimusnahkan hanya karena 200 anggota JFS. Untuk saat ini, sangat penting untuk tidak memberi pengecualian (gencatan) pada suatu kelompok, baik JFS maupun kelompok lainnya", ujar Mousa.

Beberapa kelompok oposisi mengatakan, jika perjanjian dapat bertahan selama sebulan, mereka akan memulai negosiasi politik. (Reuters)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.