Etnis Rohingya dipandang sebagai manusia-manusia ilegal yang datang ke wilayah Myanmar dan menimbulkan masalah sosio-relijius

Keluarga pengungsi Rohinya melihat seorang petugas sensus di pengungsian sementara di Sittwe
Dalam kacamata pemerintah Myanmar dan kaum nasionalis Buddha di negeri itu, etnis Rohingya adalah manusia-manusia ilegal yang datang ke wilayah Myanmar dan menimbulkan masalah sosio-relijius.

Penjelasan itu diungkap oleh Duta Besar Myanmar di Jakarta, U Aung Htoo.

Ia menjelaskan istilah Rohingya baru muncul pada era 1990-an. Sebelumnya, etnis tersebut tercatat sebagai Mohamadin.

“Pada masa penjajahan, Muslim di Rakhine tercatat dalam sensus sebagai Mohamadin. Pada 1990-an, mereka mengubah nama menjadi Rohingya”, kata Htoo dikutip Tempo, pekan lalu.

Selama penjajahan Inggris (1886-1942), warga Rohingya hanya datang pada saat tertentu.

“Mereka tinggal di Myanmar selama dua atau tiga bulan saat musim panen,” kata Aung Htoo yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Mei 2016.

Namun pada era 1970-an, etnis Rohingya datang sebagai imigran lalu menetap secara permanen di Myanmar.

Tak hanya mengganti sebutan sebagai Rohingya, mereka juga menyatakan sebagai putra Rakhine, atau warga asli Rakhine. Bahkan mengaku telah ada sebelum warga Myanmar tinggal di sana, kata Htoo.

“Mereka lalu minta kewarganegaraan otomatis sesuai dengan undang-undang warga negara 1982”, ujar Aung Htoo.

“Kami tidak tahu dari mana asal mereka, bisa jadi dari India atau Pakistan”, sebutnya.

Karena itulah, warga Myanmar menyebut Rohingya sebagai Bengali, karena datang dari Teluk Bengal. “Karena itu status kewarganegaraan mereka tidak jelas”, katanya.

Menurut Htoo, pemerintah Myanmar ingin memverifikasi status warga Rohingya tersebut sesuai dengan undang-undang kewarganegaraan.

“Tapi mereka menolak untuk diverifikasi. Mereka memusuhi petugas imigrasi”, lanjut Aung Htoo.

Ia mengatakan, warga Rohingya menggunakan dalih agama untuk mengatasi masalah imigrasi itu.

“Jadi, dengan menggunakan agama, mereka menciptakan kesan bahwa warga Buddha menganiaya mereka. Mereka menggunakan persaudaraan muslim untuk mengatasi masalah imigrasi yang mereka hadapi”, katanya lagi.

Di negara bagian Rakhine juga ada etnis Muslim lain, yakni Kamein atau Kaman yang diakui sebagai warga negara Myanmar.

Meski demikian, bukan tidak mungkin bagi warga Rohingya untuk mendapatkan kewarganegaraan.

Mereka dipersilakan untuk mengikuti proses verifikasi dan terutama sekali harus dapat berbahasa Myanmar supaya dapat beradaptasi dan diterima seluruh masyarakat Myanmar.

Tetapi jika melihat versi lai yang menentang pemerintah Myanmar, Yangoon dianggap melakukan politik 'perlakuan berbeda' terhadap minoritas yang ada.

Warga Rohingya yang berjumlah cukup besar di Rakhine mendapat perlukan paling buruk dan kesulitan memperoleh hak dasar karena identitas etnis.

Badan pengungsi Perserikatan Bangsa-bangsa (UNHCR) mencatat terdapat 938 ribu orang yang tidak memiliki kewarganegaraan di Myanmar. (Tempo)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.