Para aktivis mengutuk kurangnya respon dari lembaga internasional. Mereka membandingkannya dengan genosida Bosnia

Warga Muslim Rohingya
Etnis Muslim Rohingya dinilai sebagai orang-orang paling teraniaya di muka bumi.

Myanmar, negera tempat mereka tinggal, tidak mau mengakui kewarganegaraan. Selain itu, mereka juga ditolak oleh negara-negara tetangga.

Membuat orang Rohingya jadi kaum termiskin, jauh dari hak dasar manusia akibat tanpa status kewarganegaraan.

Sebagian telah mencoba mengungsi selama beberapa waktu ini melalui rombongan yang besar.

Dalam beberapa minggu terakhir, lebih dari 10.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh untuk menghindari bentrokan militer Myanmar.

Pasukan Myanmar mengatakan, hal tersebut sebagai upaya untuk "menemukan militan" di wilayah barat Rakhine.

Warga Rohingya telah menceritakan kisah pilu mengenai pemerkosaan, pembunuhan, dan pembakaran rumah-rumah mereka. Hal-hal tersebut selalu disanggah oleh pemerintah dan diklaim sebagai berita palsu.

Para aktivis mengutuk kurangnya respon dari lembaga internasional. Mereka membandingkan peristiwa ini dengan genosida Srebrenica, dimana 8.000 muslim Bosnia dibantai pada Juli 1995.

Tun Khin, dari organisasi Rohingya Burma di UK mengatakan, kaum minoritas itu menderita kekerasan massal yang dilakukan oleh pasukan keamanan di utara Rakhine.

Operasi militer bertajuk kontra-militan dimulai pada Oktober lalu, setelah insiden pembunuhan 9 polisi di pos perbatasan Myanmar.

Daerah tersebut ditutup bagi kalangan wartawan. Pemerintah Myanmar secara tegas mengklaim tidak ada tindak kekerasan yang dilakukan.

Namun, kepada BBC, PBB mengatakan bahwa warga Rohingya dihukum secara kolektif atas tuduhan aksi militan. Tujuan sebenarnya dari hukuman tersebut adalah untuk “membersihkan” etnis Rohingya dari muka bumi.

Rohingya termasuk salah satu etnis minoritas di Myanmar. Mereka mengaku sebagai keturunan dari masyarakat pedagang Arab di masa lalu.

Namun pemerintah Myanmar menolak kewarganegaraan dengan menganggap kaum Rohingya sebagai imigran gelap dari Bangladesh.

Sekitar satu juta Muslim Rohingya diperkirakan hidup di bagian barat Rakhine.

Penganiayanan komunal pecah pada tahun 2012, dimana 100.000 warga Rohingya diungsikan dan puluhan ribu lainnya dipaksa hidup di tenda-tenda.

Ratusan ribu lainnya yang tidak terdokumentasi mungkin telah mengungsi ke Bangladesh.

Saat ini Myanmar dipimpin oleh seorang peraih nobel perdamaian yang juga menjadi ikon demokrasi: Aung San Suu Kyi.

Namun tidak ada perubahan berarti pada nasib warga Rohingya. Beberapa pengamat mengatakan bahwa kegagalan Suu Kyi dalam menghentikan penindasan Rohingya tidak dapat diterima.

Dalam Saluran NewsAsia di Singapur, Suu Kyi mengatakan “Saya tidak bilang bahwa tidak ada masalah. Akan sangat membantu jika orang-orang menyadari masalah itu dan fokus terhadap solusi daripada sekedar membesar-besarkan sehingga semuanya terlihat lebih buruk daripada kenyataanya".

Kegagalan Aung San Suu Kyi dalam membela Rohingya sangat mengecewakan bagi Tun Khin, yang selama bertahun-tahun mendukung aktivitas demokrasinya.

Aung San Suu Kyi diduga memiliki kekuasaan atas pasukan militer, ataupun menguasai kementrian yang paling kuat.

“Poinnya adalah bahwa ia menglindungi kejahatan yang telah dilakukan pihak militer”, ujar Tun Khin.

Namun beberapa pihak beranggapan bahwa media telah salah menilai kompleksitas situasi muslim Rohingya.

Warga Rohingya hidup berdekatan dengan kaum Buddha Rakhine, yang merupakan etnis Mayoritas Myanmar.

Khin Mar Mar Kyi, seorang peneliti Myanmar dari Oxford, mengatakan kepada sebuah surat kabar di China bahwa “Masyarakat Rakhine adalah kaum minoritas dan termarginalkan di Myanmar, dan diacuhkan oleh media barat”

Peneliti lain, Ronan Lee dari Universitas Deakin Australia tidak setuju dengan pendapat tersebut.

Menurutnya, jika orang Rakhine juga mengalami perampasan hak, “solusinya bukanlah dengan cara menyebut pihak lain lebih buruk”.

Dalam sebuah pernyataan media, Suu Kyi menjelaskan bahwa kaum Buddha Rakhine hanya khawatir  mengenai populasi kaumnya yang kian menyusut.

Ia juga menyatakan keinginan untuk memperbaiki hubungan antar kedua komunitas tersebut.

Saat ini Suu Kyi telah membentuk sebuah komite khusus untuk menginvestigasi kekerasan yang sedang terjadi di Rakhine.

Tapi beberapa pihak mengatakan, hal itu mengecewakan karena publik mengharapkan investigasi yang kredibel dan independen.

“Orang-orang meninggal setiap harinya dan waktu kita semakin sempit”, ujar Tun Khin.

Sementara negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) yang biasanya tidak saling mengkritik mengenai permasalahan dalam negeri, sebagai kunci membangun hubungan, soal Rohingya jadi berbeda.

Situasi itu mengundang banyak kritik dari negara-negara tetangga Myanmar yang berpopulasi Muslim dominan.

Muncul berbagai aksi protes, bahkan polisi Indonesia sempat menggagalkan usaha pemboman di kedutaan besar Myanmar.

Pada Mingggu (4/12), Perdana Mentri Malaysia Najib Razak mempertanyakan kemenangan Aung San Suu Kyi dalam Hadiah Nobel. Menurutnya, Suu Kyi sangat lamban dalam menangani kasus Rohingya.

"Dunia tidak bisa duduk diam dan menonton genosida yang terjadi. Dunia tidak bisa hanya mengatakan 'lihat, itu bukan masalah kita’. Jelas-jelas Ini adalah masalah kita", katanya kepada ribuan orang di Kuala Lumpur untuk mendukung Rohingya.

Ia juga menambahkan, pemimpin Myanmar itu menolak berdiskusi bersama Malaysia mengenai Muslim Rohingya.

Komentar ini juga diikuti oleh seruan dari Mentri Pemuda dan Olah Raga Malaysia Khairy Jamaluddin.

Ia ingin ASEAN mereview kembali keanggotan Myanmar mengingat adanya kekerasan yang tidak dapat diterima.

Beberapa koran lokal juga mengutarakan mengenai kelambanan aksi dari ASEAN. Bahkan, surat kabar The Nation di Thailand menggambarkannya sebagai “Pelengkap terhadap pembunuhan dan kekacauan”.

Amnesti Internasional menyatakan jika ratusan pengungsi Rohingya yang menuju Bangladesh ditahan dan dipaksa kembali ke Myanmar.

Bangladesh memang tidak mengakui Rohingya sebagai pengungsi, namun ratusan orang tak terdokumentasi dipercaya telah tinggal di sana.
Phill Robertson dari Human Rights Watch mengatakan, pertemuan darurat regional harus segera dilakukan. Menurutnya, Mentri Luar Negri Myanmar harus dipanggil untuk menjelaskan kepada ASEAN mengenai insiden yang terjadi di Rakhine.

“Apa yang kami inginkan adalah pembicaraan dan juga aksi, bukan hanya sekedar pembicaraan politik dimana para mentri mencoba menaikkan citra politik mereka", katanya.

Minggu lalu, kantor HAM PBB untuk kedua kalinya mengatakan bahwa kejahatan yang diderita oleh Rohingya bisa dimasukan dalam tindak kejahatan terhadap kemanusiaan.

Mereka juga menyesalkan tindakan pemerintah yang telah gagal bertindak, padahal telah tersedia sejumlah rekomendasi, termasuk untuk mengangkat pembatasan pada gerakan Rohingya.

Kantor HAM PBB juga meminta adanya investigasi terhadap dugaan pelanggaran kemanusiaan dan agar bantuan kemanusiaan segera disalurkan.

Sedangkan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) juga mengingatkan kepada negara-negara tetangga Myanmar untuk membuka pintu bagi pengungsi Rohingya yang biasanya datang menggunakan kapal.

Juru bicara UNHCR di Bangkok, Vivian Tan, mengatakan bahwa sekarang menjadi saat yang tepat untuk mendirikan pasukan kemanan regional dalam menindak insiden Rohingya.

Mantan Sekjen PBB Kofi Annan telah membentuk sebuah kominsi penasihat untuk menyelidiki kondisi di Rakhine. Hal ini dilakukan atas permintaan dari Suu Kyi.

Namun masih banyak pihak yang meragukan kegunaan dari komisi ini, mengingat laporan yang mereka berikan adalah hal-hal yang telah diketahui.

Namun, laporan lengkap belum dipublikasikan hingga tahun depan. (BBC)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.