MUI menyesalkan pernyataan Wiranto terkait peneluran fatwa, karena bisa jadi bentuk intervensi pada Ulama

Menko Polhukam, Wiranto.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kriminal (Menko Polhukam), Wiranto menyesalkan keputusan Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa terkait pengenaan atribut keagamaan kepada masyarakat luas beberapa waktu lalu.

Wiranto mengatakan, seharusnya MUI melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah dan Polri sebelum mengeluarkan fatwa.

"Pada saat mengeluarkan fatwa apapun, seyogyanya melaksanakan koordinasi dulu dengan Menag atau kepolisian", ucap Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (20/12).

Menurutnya, koordinasi dilakukan agar tidak menimbulkan polemik ataupun keresahan di tengah masyarakat yang sedang membangun nilai-nilai toleransi.

Ia juga mengatakan, pemerintah berhak untuk diajak berdiskusi mengenai fatwa-fatwa sehingga mampu memberikan pandangan dari sudut pandang yang berbeda.

Pernyataan Wiranto ini kemudian ditanggapi cepat oleh MUI. Sehari setelahnya, pada Rabu (21/12), Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi menyayangkan pernyataan Wiranto tersebut.

"Saya sangat menyayangkan sekali pernyataan Bapak Menko Polhukam Wiranto agar MUI melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian RI dan Menteri Agama dalam setiap akan menetapkan fatwa. Hal tersebut bukan saja sebagai bentuk intervensi Pemerintah terhadap MUI dalam menetapkan fatwa, juga bisa dipahami sebagai bentuk pembatasan hak MUI dalam berekspresi, menyatakan pikiran dan pendapat yang sangat jelas dan tegas dijamin oleh konstitusi", kata Zainut.

Zainut melanjutkan, pernyataan itu menandakan kemunduran dalam kehidupan berdemokrasi.

Pernyataan juga menandakan pemerintah ingin melakukan intervensi terhadap MUI.

MUI merupakan organisasi yang diakui oleh konstitusi, hak-hak dan kewenangannya juga dilindungi peraturan perundang-undangan.

"MUI dalam setiap menetapkan fatwa senantiasa mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Tidak hanya mempertimbangkan dari aspek keagamaan saja, tetapi juga mempertimbangkan dari aspek kebhinnekaan, toleransi, kerukunan sosial dan keutuhan NKRI. Tuduhan bahwa fatwa MUI dapat meresahkan masyarakat dan merusak toleransi umat beragama adalah sangat tidak beralasan. Seharusnya hadirnya fatwa MUI dimaknai sebagai bentuk kontribusi positif masyarakat dalam ikut serta membangun harmoni kehidupan umat beragama, merawat kebhinnekaan dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan UUD NRI 1945 dan Pancasila", jelas Zainut.

Zainut menjelaskan, fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI bertujuan sebagai pedoman pandangan hukum Islam bagi masyarakat Muslim di Indonesia, khususnya.

Ia berharap pemerintah dapat bersama-sama membantu dalam implementasi pelaksanaan fatwa-fatwa bagi Muslim di Indonesia.

"MUI memberikan apresiasi kepada pemerintah jika setiap implementasi pelaksanaan fatwa salalu dikoordinasikan bersama antara MUI dengan pemerintah sehingga dalam eksekusinya tidak menimbulkan ekses negatif di masyarakat", imbuhnya. (Jawapos/Detikcom)
Share To:

Taufiq Risalah

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.