Keselamatan ribuan WNI di Suriah jadi prioritas

Menlu RI Retno Marsudi
Indonesia kerap dikritik terkait sikapnya mengenai konflik Suriah. Salah satunya adalah ketika voting Dewan Ham PBB Juli lalu yang memilih abstain.

Pemerintah juga dikritik oleh kalangan Islamis dalam negeri karena masih mempertahankan hubungan diplomatik dengan rezim Basyar al-Assad. Apa alasan RI?

Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menjelaskan bahwa Indonesia memang pernah abstain dalam voting di sidang PBB soal pelanggaran hak asasi manusia di Suriah.

Menurut Retno, itu merupakan sikap Indonesia pada voting dalam rancangan resolusi di Dewan HAM PBB pada Juli 2016, bukan resolusi terbaru Majelis Umum, Desember ini.

"Rancangan resolusi Dewan HAM di Jenewa terkait situasi HAM di Suriah tersebut dipungutsuarakan bulan Juli 2016 yang lalu", kata Retno kepada Detikcom, Senin (19/12).

Saat itu di Markas Besar HAM PBB, Jenewa, Swiss, delegasi Indonesia mengambil sikap abstain. Ada pertimbangan yang mendasari sikap yang diambil Indonesia.

"Delegasi RI mengambil sikap abstain atas rancangan resolusi karena rancangan resolusi itu tidak seimbang yang hanya menyangkut pelanggaran HAM oleh Pemerintahan Basyar al-Assad, dan tidak memuat rujukan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok oposisi dan non-state actors lainnya", kata Retno.

Lebih dari itu, pertimbangan delegasi Indonesia untuk mengambil sikap abstain, tak lain dan tak bukan demi keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di Suriah.

Bahkan saat inipun, ribuan WNI masih ada di Suriah.

"Jangan kita mengambil posisi yang lebih di-drive (dikendalikan) oleh negara lain. Kita menghitung berdasar kepentingan nasional kita. Masih ada ribuan warga negara kita di Suriah", kata Retno.

Setiap hari Retno memastikan keselamatan WNI di sana. Soal rancangan resolusi Dewan HAM itu sendiri, Retno menjelaskan diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi.

"Keduanya mengkritisi HAM tapi dari satu sisi saja. Pelanggaran memanglah pelanggaran, tapi kalau sudah memihak, maka itu kita tidak inginkan", katanya.

Namun demikian, Indonesia tidak abstain saat resolusi Sidang Umum PBB untuk menghentikan kekerasan di Aleppo Suriah yang digelar pada 9 Desember.

Indonesia, kata Retno, malah ikut serta merumuskan dan mendukung resolusi penghentian kekerasan itu. (Detikcom)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.