foto : ilustrasi Yaman (AA)

Perdana Menteri Yaman Ahmed Obaid Bin Daghr pada Kamis (3/11), mengatakan bahwa  pemerintahnya telah menerima rencana perdamaian yang diusulkan oleh utusan khusus PBB untuk Yaman Ismail Ould Cheikh Ahmed.

Bin Daghr menambahkan, ada penekanan dari pihaknya tentang poin tertentu dari rencana yang dinilai "mendukung milisi Syi'ah Houthi dan sekutunya".

Pemerintah menerima rencana PBB dengan satu prinsip, yaitu menolak poin yang "bertentangan dengan acuan sebelumnya".

Ia menekankan acuan itu ialah Gulf Inisiative (kesepakatan negara Teluk), hasil dari dialog nasional, dan resolusi Dewan Keamanan PBB - khususnya Resolusi DK PBB 2216.

Isi resolusi PBB adalah pelucutan senjata Houthi dan penarikan milisi dari dearah yang dicaplok.

Bin Daghr menegaskan, Houthi tidak bisa dibiarkan memgang senjata berat, yang dapat digunakan untuk "memaksakan kehendak pada warga Yaman" dengan dukungan nyata asing, yaitu Iran.

Yaman dilanda kekacauan sejak akhir 2014, ketika Houthi dan sekutu mereka menyerbu ibukota Sana'a dan bagian lain dari negara, serta menawan pemerintah.

Konflik meningkat pada Maret tahun lalu, ketika Arab Saudi dan negara Sunni lain meluncurkan serangan udara untuk membantu pemerintah sah. (Andalou Agency)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.