Ilustrasi masalah SARA Myanmar

Diplomat dan pejabat PBB telah kembali dari negara bagian Rakhine, Myanmar atas laporan kasus serangan mematikan bulan lalu beserta adanya tuduhan terhadap tentara Myanmar telah membunuh dan memerkosa warga Rohingya.

Sejak serangan tunggal yang menewasklan 9 polisi, 9 Oktober lalu, menyisakan pertanyaan akan dugaan adanya kepentingan politik antara pro dan anti Rohingya.

Jum'at lalu (4/11), Renata Lok-Dessailien, Koordinator Penduduk dan Kemanusiaan PBB di Myanmar saat konferensi pers di Yangon mengatakan diperlukan penyelidikan independen yang terbebas dari tekanan politik.

Sebelumnya Selasa pekan lalu, Jaringan Hak Asasi Manusia Burma menyatakan adanya laporan mengenai tentara Myanmar yang memerkosa wanita Rohingya.

"Setidaknya sepuluh kasus pemerkosaan terhadap perempuan Rohingya telah didokumentasikan oleh warga sipil di Maungdaw sejak militer memasuki kota", kata Direktur Eksekutif, Kyaw Win.

"Laporan-laporan ini, sementara sulit untuk diverifikasi secara independen, mengandung bukti kuat dan memohon untuk penyelidikan lebih lanjut", lanjutnya.

Hari Kamis (3/11), seorang reporter Times di Myanmar dipecat karena sebuah artikel yang berisi tentang dugaan perkosaan, dikutip dari laporan Chris Lewa, Direktur Proyek Arakan, sebuah LSM yang memantau nasib Rohingya.

"Apa yang sedang mereka coba sembunyikan?", tanya Phil Robertson, wakil direktur HRW wilayah Asia.

"Daripada mencoba menutup laporan itu, pemerintah harusnya menghormati kebebasan pers dan mengizinkan wartawan melakukan pekerjaan mereka dengan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di lapangan", katanya. (Anadolu Agency)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.