Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang nasib lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), apakah mereka harus dipenjara atau dibiarkan

Sidang nasib LGBT di MK (Detikcom)

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang nasib lesbian, gay (kaum pendubur), biseksual dan transgender (LGBT), apakah mereka harus dipenjara atau dibiarkan.

Sidang akan memasuki sidang ke-14 dan menjadi sidang terpanjang dalam sejarah MK untuk pengujian UU terhadap UUD 1945.

MK menggelar sidang ke-14 mulai pukul 11.00 WIB tadi dengan agenda mendengarkan ahli.

Sidang ini digelar atas permohonan yang diajukan oleh guru besar IPB Bogor Prof Dr Euis Sunarti dan 11 temannya yang meminta MK meluaskan makna pasal asusila dalam KUHP yaitu pasal 284, 285 dan 292.

Dalam gugatannya itu, Euis dkk berharap kumpul kebo dan homoseks bisa masuk delik pidana dan dipenjara.

Pasal 292 KUHP saat ini berbunyi:
Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pemohon meminta pasal itu menjadi:
Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang dari jenis kelamin yang sama, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Menggelar sidang secara berulang dengan menghadirkan banyak pihak merupakan kewenangan MK. Namun MK tidak membeberkan mengapa memberikan kesempatan yang sangat luas bagi masyarakat untuk ikut dalam pembahasan tersebut.

Publik hanya bisa meraba bahwa MK diminta untuk mengambil keputusan terkait permohonan yang diajukan Euis karena menyangkut ideologi dan moral bangsa.

"Saya salah satu yang berpendapat bahwa Mahkamah ini selain sebagai the guardian of the constitution adalah sebagai the guardian of the ideology, penjaga ideologi negara Pancasila. Sehingga saya melihat persidangan ini adalah, saya tidak menunjuk mana masuk di sini dan mana di sini. Saya merasakan di dalam persidangan ini adalah perang ide antara pandangan yang konservatif dan pandangan yang liberal", kata Ketua MK Arief Hidayat dalam persidangan sebelumnya.

Salah satu pihak yang dimintai pendapat adalah ahli kriminologi Universitas Indonesia (UI), Prof Muhammad Mustofa. Menurut Mustofa, pendekatan pidana untuk menegakkan norma yang ada di masyarakat tidak tepat.

"Penghukuman yang keras bukan cara efektif menghadapi kesalahan dalam norma-norma. Dibanding menindak setelah peristiwa terjadi. Ini adalah kezhaliman", versi Mustofa.

Berseberangan dengan Mustofa, anggota Komisi Fatwa MUI, Mursyidah Thahir mendukung gugatan tersebut. Bagi MUI, perluasan makna zina merupakan langkah tepat.

"Perlu ada perluasan zina agar sesuai dengan nilai Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. MUI memohon agar MK mempertimbangkan Hukum Islam untuk memperluas pemaknaan zina sesuai asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian juga asas Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", ujar Mursyidah. (Detikcom)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.