Informasi BPJPH "mengambil sertifikasi halal" dari MUI telah menyebar di dunia maya, terutama oleh situs-situs provokatif yang kerap menyerang MUI

Sebuah meme provokatif terkait peran MUI
Beredar kabar sertifikasi produk halal yang biasa ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kini diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag).

Kasubdit Produk Halal Kemenag Siti Aminah membantah kabar itu. Dia menegaskan, MUI masih berperan besar dalam menentukan sertifikasi halal sebuah produk.

"MUI tetap berperan. Sertifikasi halal itu tidak bisa dikeluarkan oleh Kementerian Agama tanpa adanya fatwa Keputusan Penetapan Kehalalan Produk dari MUI", kata Siti Aminah kepada Detikcom, Minggu (20/11).

Siti menjelaskan secara singkat tentang proses penetapan sertifikasi halal produk. Masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat label halal harus mendaftar ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

Badan ini kemudian meminta kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit atau pemeriksaan produk yang dimaksud.

Siti Aminah menjelaskan, hasil audit LPH ini kemudian diserahkan kepada BPJPH. BPJPH kemudian menyampaikan hasil audit LPH itu ke MUI untuk dikeluarkan fatwa Keputusan Penetapan Kehalalan Produk.

"MUI lah yang kemudian menetapkan kehalalan produk itu lewat fatwa Keputusan Penetapan Kehalalan Produk. Surat ini kemudian diserahkan kembali ke BPJPH untuk kemudian dikeluarkan sertifikasi halal produk tersebut", jelas Siti.

"Jadi, MUI tetap melakukan kegiatan itu. Justru, kalau tidak ada fatwa Keputusan Penetapan Kehalalan Produk dari MUI itu, Kementerian Agama tidak bisa mengeluarkan sertifikasi halal", tegasnya.

Diatur UU Produk Halal
Informasi BPJPH "mengambil sertifikasi halal" dari MUI telah menyebar di dunia maya, terutama oleh situs-situs provokatif yang kerap menyerang MUI.

Dan menimbulkan sentimen negatif yang mengarah kepada pemerintahan Jokowi.

Risalah telah menelusuri bahwa BPJPH memiliki payung hukum sejak lama dalam UU No. 33 tahun 2014 tentang aturan produk halal, aturan ini disahkan oleh legislator di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sejak lama, payung hukum perlindungan produk halal telah diperjuangkan partai-partai "Islam" dan termasuk MUI sendiri.

Seperti dikutip Detikcom September 2014 lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelum itu terus mendorong perampungan Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH).

Kamis (25/9/2014) akhirnya berbuah manis, rapat Paripurna DPR mengesahkan Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Setelah melewati dua periode, UU JPH selesai. Hasilnya, semua organisasi sosial keagamaan yang memenuhi syarat bisa menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

LPH bertugas memeriksa pengajuan sertifikasi halal dari perusahaan.

Setelah dinyatakan halal oleh LPH, sertifikasi diteruskan ke MUI untuk dikeluarkan fatwanya. Sertifikat halalpun secara administratif dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

"Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) MUI memahami keputusan tersebut. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar, Indonesia memerlukan payung hukum yang mengatur jaminan produk halal", tulis MUI lewat press release saat itu.

Lembaga itu menambahkan, masih terdapat beberapa celah hukum yang harus disempurnakan.

Pemerintah memiliki waktu lima tahun untuk menerbitkan delapan peraturan pemerintah, dua peraturan menteri, dan peraturan pendukung lainnya.

Ditargetkan, pada 2019, UU JPH bisa diterapkan dan sertifikat halal bersifat wajib.

Sanksi akan diberikan bagi perusahaan yang sudah memenuhi kriteria namun mengulur-ulur sertifikasi halal.

Begitu pula dengan produsen yang memalsukan kehalalan produknya dan perusahaan yang tidak konsisten menjaga kehalalan produknya setelah disertifikasi.

Sambil menunggu aturan pendukung rampung serta LPH dan BPJPH dibentuk, prosedur sertifikasi halal berjalan seperti biasa alias ditangani MUI.

Meski tak lagi 'memonopoli' sertifikasi halal, MUI masih memiliki peran penting di bidang ini karena dinilai sudah berpengalaman selama 25 tahun. MUI juga dipandang mewakili berbagai organisasi sosial keagamaan. (Detikcom)

Inilah sebagian isi UU Jaminan Produk Halal tahun 2014:


Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.