Militan Syi'ah Houthi secara sepihak membentuk sebuah formasi pemerintahan baru versinya

GCC


Anggota Gulf Cooperation Council (GCC) menolak usulan kelompok Syi'ah Houthi yang membuat Pemerintahan Keselamatan Nasional (National Salvation Government).

Sekjen GCC Abdullatif Al-Zaeni mengatakan, pemerintahan presiden Abdu Rabbo Mansour Hadi adalah satu-satunya pemerintahan yang legal dan diakui oleh liga Arab.

Langkah sepihak terbaru yang dibuat oleh militan pemberontak Houthi dan mantan diktator Abdullah Saleh, dinilai sebagai ketidakseriusan mengenai negosiasi politik.

Pemberontak juga dianggap menghambat upaya untuk penghentian perang di Yaman atau rancangan perdamaian yang disusun oleh PBB, sikap negara Teluk, hasil dialog nasional, dan resolusi dewan keamanan PBB nomor 2216.

Utusan PBB untuk Yaman, Ismail Ould Cheikh Ahmed mengatakan bahwa formasi pemerintahan baru yang dibuat Houthi dan sekutunya tidak membantu proses perdamaian.

Pengumuman yang diberikan oleh Houthi dan tokoh di dalam formasi pemerintahan baru itu menjadi hambatan menghawatirkan terhadap proses perdamaian dan tidak mewakili kepentingan warga sipil Yaman di masa sulit.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri GCC menegaskan adanya kebutuhan untuk menguatkan pihak keamanan dan menyerukan agar berupaya memberantas terorisme dan ekstrimisme.

Ia juga meminta anggota GCC memberikan dukungan terhadap segala upaya perdamaian untuk keamanan dan stabilisasi di negara itu.

Dalam pertemuan di Riyadh pada Selasa (28/11) kemarin, Putra Mahkota Saudi Muhammad bin Nayef mendiskusikan kerjasama dalam bidang keamanan, untuk memerangi terorisme dan pemberontakan.

Saudi adalah pendukung utama pemerintah sah Yaman di bawah presiden Hadi. (Arabnews)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment: