Pendemo mengklaim, menolak Ahok sama dengan menolak Papua dan jika diteruskan itu sama dengan mengusir mereka dari NKRI

Sebuah kalimat berbau makar dan inkonstitusional
Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mendapat dukung ribuan warga Manokwari, Papua Barat, Rabu (16/11) pekan lalu.

Namun spanduk yang dibawa oleh demonstran menjadi sorotan netizen, karena dianggap berisi kalimat yang tidak sesuai konstitusi NKRI.

Kalimat dalam spanduk itu: "AHOK Tidak Jadi GUBERNUR di JAKARTA maka AHOK jadi PRESIDEN di PAPUA"

Seorang netizen mempertanyakan kalimat 'berbau makar' terhadap NKRI

Seperti dilansir mediapapua, acara bertajuk 'Salam Damai' ini diikuti ribuan warga yang tergabung dari seluruh denominasi gereja. Aksi long march dimulai dari perkantoran Sanggeng dan finish di Lapangan Sepak Bola Borasi.

Selain itu, ada pula spanduk bertuliskan ‘Stop dagelan SARA, Stop Kafir, stop tolak Ahok’.

Usai long march, ribuan warga melanjutkan dengan ibadah bersama. Setelah itu, mereka menyerahkan petisi atau dukungannya kepada Bupati Manokwari, diwakili Sekda, FM Lalenoh.

Terdapat 14 poin petisi yang diserahkan Aliansi Papua Bersatu untuk Indonesia Damai, diantarnya tentang Indonesia sebagai negara Pancasila.

Yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia, tanpa membedakan Suku, Ras, Agama dan Budaya.

Mereka menolak "sikap arogansi dan dominasi atas nama suku dan agama apapun di bangsa ini".

Menurut aliansi massa itu, Ahok adalah WNI yang berhak mendapat perlindungan dan kesempatan yang sama menjadi pemimpin, serta membangun Indonesia.

Mereka juga menilai, kasus pidana Ahok soal penistaan agama bermotif politik sebagai upaya menjegalnya dari kompetisi pilkada 2017.

Aliansi itu mendorong untuk segera mengakhiri kasus Ahok karena dianggap penuh rekayasa dan dapat membahayakan kerukunan bangsa, termasuk menolak "perlakuan diskriminatif terhadap Ahok dan golongan minoritas, karena melanggar Pancasila dan UUD 1945 serta Bhineka Tunggal Ika".

Massa meminta pemerintah Indonesia menghentikan semua aksi demo yang menolak Ahok.

Pasalnya, menurut massa: 'Menolak Ahok sama dengan Menolak Papua Dan Jika Diteruskan Sama Halnya Dengan Mengusir Kami dari NKRI'.

Pemerintah didesak menangkap dan memproses hukum semua aktor politik dan tokoh intelektual yang telah  sengaja memanfaatkan kasus Ahok.

Beberapa poin lain yang disampaikan massa adalah soal rekonsiliasi nasional, menolak pelanggaran HAM di Papua hingga menyinggung kasus pengeboman gereja di Samarinda.

Pejabat setempat berjanji menyalurkan aspirasi mereka hingga ke tangan pemerintah pusat. (Media Papua/rslh)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.