Ilustrasi Jokowi dan Ahok (foto),
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyebut ada intervensi Presiden Joko Widodo dalam kasus dugaan penistaan agama yang membelit Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok).

Ia bahkan meminta adanya sidang istimewa MPR jika Jokowi terbukti melakukan intervensi hukum.

Habib Rizieq menjelaskan, beberapa indikasi kemungkinan "intervensi Presiden" dalam kasus yang kini sudah masuk tahap pemeriksaan saksi-saksi oleh Bareskrim Polri.

"Ada indikasi-indikasinya. Kabareskrim mengatakan pemanggilan Ahok harus izin presiden. Setelah ramai pemberitaan kemudian presiden menerima Ahok di pagi harinya sebelum ke Bareskrim. Ini sangat janggal. Presiden rasanya tidak mungkin tidak tahu bahwa dia akan diperiksa kok malah panggil Ahok ke istana", kata Habib Rizieq dalam pertemuan dengan Pimpinan DPR, dikutip Detikcom Jum'at (28/10).

Menurutnya, indikasi kuat selanjutnya adalah diamnya presiden. Sejak awal kasus ini ramai, Jokowi tak pernah mengeluarkan pernyataan satu patah katapun.

"Tidak ada satu kata patahpun dari presiden untuk menyatakan sikap dari penegakan hukum dari kasus tersebut. Diamnya dia itu sesuatu indikasi tersendiri. Apapun haknya itu sikapnya presiden. Diam menjadi indikasi kuat sekali presiden punya intervensi di kasus tersebut", ujarnya.

Ia kemudian melontarkan kemungkinan diselenggarakannya Sidang Istimewa MPR RI jika ada intervensi istana. Serta mengusulkan adanya "impeachment" (pemakzulan) terhadap Jokowi.

"Kalau ditemukan ada intervensi, kalau presiden ingin mengangkangi kami minta wakil rakyat untuk melakukan Sidang Istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban presiden yang telah merusak tatanan penegakan hukum di Indonesia. Ini persoalan krusial dan prinsip", pintanya.

Tanggapan Kabareskrim
Sementara itu Kabareskrim Komjen, Ari Dono Sukmanto, membantah adanya intervensi Presiden Joko Widodo dalam kasus Ahok.

"Bagaimana caranya mengintervensi, pastinya enggak ada lah (intervensi Presiden), masak presiden sampai ke Bareskrim", kata Ari.

Ia juga mengatakan tidak ada kaitan antara Ahok yang menemui Jokowi di Istana sebelum menyambangi Bareskrim untuk memberikan klarifikasi dalam kasus itu, hari Senin (24/10).

"Itu kan pak Ahok yang ke Presiden, bukan ke Bareskrim. Jadi, enggak ada (intervensi presiden)", ujarnya.

Sebelum ini Ahok memang mampir terlebih dulu ke istana sebelum menyambangi Bareskrim atas inisiatifnya untuk memberikan klarifikasi.

Namun klarifikasi itu ternyata tidak bernilai hukum, pasalnya bukan terjadi atas pemanggilan polisi, sehingga tidak masuk BAP (pemeriksaan).

Adapun kunjungan Ahok ke istana, media melaporkan jika pertemuannya den Jokowi terjadi dalam rangka pamit sebelum cuti pilkada.

Setelah rangkaian peristiwa itu, berbagai kalangan umat Islam di media sosial memandang klarifikasi Ahok hanya basa-basi (permainan politik publik) serta berupaya menurunkan tekanan sebelum "Aksi Bela Islam" jilid II, 4 November mendatang. (Detikcom/rslh)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.