Jokowi dan Ahok (foto),
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyatakan, kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini tengah diuji terkait kasus dugaan penistaan agama yang membelit Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sebabnya, Jokowi akan memperoleh permohonan izin dari Polri agar bisa memeriksa Ahok sebagai seorang kepala daerah.

Dimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diatur tentang  izin presiden bagi aparat penegak hukum yang hendak memeriksa kepala daerah.

Karenanya jika Polri ingin memeriksa Ahok dalam kasus dugaan penistaan Al-Qur'an, maka harus ada izin dari Presiden Jokowi.

"Kalau itu benar (ada permintaan dari kepolisian) maka luar biasa krusialnya. Karena menurut UU 23/2014, permintaan persetujuan ke presiden dalam hal penyidik memeriksa kepala daerah, berarti pemeriksaan dapat diikuti penahanan", ujar Margarito saat menjadi pembicara pada sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10), dikutip JPNN.

Menurutnya, kasus ini bisa menjadi krusial, jika ternyata Presiden Joko Widodo tidak memberikan persetujuan pada pihak kepolisian.

Akhirnya mau tak mau Jokowi harus menjelaskan kepada rakyat tentang alasannya mengapa tak memberi izin untuk memeriksa Ahok.

"Anda bisa bayangkan kalau presiden tak memberi persetujuan. Maka dia (presiden) yang harus menjelaskan ke rakyat (alasan tak memberi persetujuan)", ujar Margarito.

Karenanya Margarito menyarankan kepada politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait, yang juga hadir sebagai pembicara di acara itu, agar menyampaikannya kepada Jokowi. Apalagi ia dikenal dekat dengan presiden.

"Jadi saya kira Pak Ara (Maruarar)  mesti kasih masukan yang tepat soal ini. Kalau kalau salah kelola, saya tak tahu (jadinya seperti apa)", pesan Margarito. (JPNN)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.