BAZNAS

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bambang Sudibyo mengatakan bahwa pihaknya akan segera menyelesaikan peraturan pembentukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan instansi pemerintah yang mendorong kewajiban PNS/TNI/Polri membayar zakat lewat Baznas.

"Saat ini kami sedang melakukan uji publik rancangan peraturan UPZ untuk mendorong pengumpulan zakat yang memiliki potensi besar", kata Bambang pada Kamis (27/10), dilansir Antaranews.

UPZ adalah unit pengumpul zakat di bawah koordinasi Baznas yang berada di sejumlah tempat seperti instansi pemerintah atau masjid.

Jika peraturan UPZ telah rampung, maka unit tersebut akan ditempatkan di lingkungan kementerian atau lembaga negara yang akan mengumpulkan zakat.

Baznas sebagai badan pengumpul zakat resmi pemerintah terus berupaya membuat inovasi agar pengumpulan zakat menjadi optimal.

Landasan hukum Baznas adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Bambang menjelaskan, Baznas sedang berusaha menelurkan peraturan untuk optimalisasi pengumpulan zakat dengan salah satu turunannya yaitu Peraturan Ketua Baznas soal UPZ yang masih dalam bentuk rancangan.

Peraturan itu juga akan melengkapi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 soal zakat.

Lewat peraturan itu, karyawan Muslim dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian akan wajib menyetorkan zakatnya ke UPZ yang dibentuk di masing-masing unit.

"Sesuai undang-undang, nantinya mereka ini akan wajib berzakat. Bisa untuk tidak menunaikannya dengan meminta surat keberatan membayarkan zakat Baznas dari atasannya", ujarnya.

Peraturan UPZ itu memiliki tujuan optimalisasi pengumpulan zakat, mengingat potensinya yang besar. Rata-rata pertumbuhan pengumpulan zakat mencapai angka 20,86 persen setiap tahunnya.

Lewat kajian Baznas, IPB dan IRTI-IDB menyebutkan potensi zakat pada 2011 adalah Rp 217 triliun tapi pengumpulannya hanya sekitar satu persen saja.

Artinya, potensi zakat dari masyarakat yang besar itu belum tergarap dengan baik maka diperlukan banyak inovasi dan instrumen salah satunya lewat pembentukan payung hukum yang pasti. (Antaranews)
Share To:

Taufiq Akbar Wardiana

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.