Obama saat bertemu Raja Salman (foto),
Presiden Amerika Serikat Barack Obama memveto undang-undang yang memungkinkan para keluarga korban serangan teror 9/11 menggugat Arab Saudi.

Tetapi upaya pemblokiran Obama ini diprediksi akan mendapatkan penolakan dari Kongres.

Dilansir CNN Indonesia dari Reuters, Obama pada Jum'at (23/9) mengatakan Undang-Undang Pengadilan Terhadap Pendukung Terorisme atau JASTA akan merugikan keamanan nasional AS dan mencederai hubungan baik dengan Arab Saudi.

UU itu diloloskan oleh Senat dan Kongres setelah ramai tudingan Saudi menyokong pembajak empat pesawat yang menyerang AS pada 2001.

Dengan akibat serangan yang menghancurkan menara kembar WTC di New York dan Pentagon, serta menewaskan ribuan orang. Dimana sebanyak 15 dari 19 pembajak adalah warga negara Saudi.

Pemerintah Riyadh membantah tudingan tersebut. Kerajaan Saudi juga gencar melobi untuk tidak meloloskan RUU JASTA dan mengancam akan merusak hubungan dengan Amerika.

RUU itu sebelumnya juga dikritik Uni Eropa dan dikecam negara-negara Teluk.

Obama mengatakan, negara lain bisa menggunakan alasan JASTA untuk menghapuskan imunitas dan mengadili diplomat, militer atau perusahaan AS di negara mereka, sebagai pembalasan.

"Menghapuskan imunitas pemerintah asing di pengadilan AS yang tidak dianggap mendukung terorisme, dan hanya berdasarkan dugaan semata bahwa negara itu terkait terorisme di AS, telah mengancam prinsip-prinsip yang sejak lama melindungi AS, tentara, dan personel kita", kata Obama dalam pernyataannya.

Ini menjadi veto ke-12 dan terakhir Obama sebagai presiden terhadap produk legislatif.

UU ini sebelumnya menjadi bahan perdebatan di AS. Dua calon presiden AS, Hillary Clinton dan Donald Trump, mengatakan mendukung UU ini jika mereka jadi presiden.

Kongres diprediksi akan menolak veto Obama dengan melancarkan voting. Jika dua pertiga anggota dewan di Senat dan Kongres menolak veto, maka UU tetap akan berjalan.

Penolakan UU tidak hanya datang dari Arab Saudi dan Uni Eropa, tapi banyak berasal perusahaan besar AS sendiri, di antaranya General Electric dan Dow Chemical.

"UU itu tidak seimbang, memiliki preseden yang berbahaya, dan berpotensi merusak hubungan bilateral yang vital serta perekonomian global", kata Direktur Utama GE Jeffrey Immelt dalam suratnya. (CNN Indonesia)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.